Johan Budi: Saya Cuma Remah-remah Rengginang di PDIP yang Dukung Puan

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Johan Budi mengatakan bahwa gerakan Dewan Kolonel yang ia inisiasi tak bermaksud untuk menyerang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang potensial maju di Pilpres 2024.

Dewan Kolonel merupakan sebuah gerakan yang dibentuk sejumlah anggota Fraksi PDIP DPR untuk meningkatkan citra serta elektabilitas Ketua DPR Puan Maharani sebagai capres di 2024. Namun, gerakan itu tak berlanjut usai mendapatkan sanksi berupa teguran dari DPP PDIP.

Johan mengaku hanya seperti remah-remah rengginang di PDIP. Namun, menurutnya, preferensi pribadinya untuk mendukung Puan maju di Pilpres tak bisa disalahkan.

"Kalau bahasa Jermannya ini saya termasuk remah-remah rengginang di partai ini, tapi kan boleh dong punya kesukaan, orang kan punya relawan, ya saya relawan lah kira-kira begitu yang mendukung Mbak Puan," kata Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (1/11).

Ia menegaskan, dirinya akan tegak lurus instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri soal calon presiden partainya di 2024.

"Bahwa nanti apa yang diputuskan oleh Ketua Umum partai Ibu Megawati Soekarnoputri itu tegak lurus, itu kan sudah saya sampaikan di awal," kata Johan.

Lihat Juga : PDIP Sebut Johan Budi Dicopot dari BURT DPR Tak Terkait Dewan Kolonel

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan persoalan yang terkait dengan pembentukan Dewan Kolonel pendukung dirinya terkait Pilpres 2024 sudah selesai. Menurutnya, PDIP solid dan akan mengikuti perintah Megawati.

"Sudah selesai, PDIP solid, enggak ada apa-apa, itu hanya dinamika di dalam internal partai. Intinya kita PDIP solid dan kita akan mengikuti perintah apa yang diinstruksikan ketua umum tentang kesamaan paham," kata Puan.

Terkait dukungan dari Dewan Kolonel, sambung Puan, semua orang bebas memberikan dukungan. Namun, menurutnya, semua kader harus taat keputusan Megawati.

"Semua orang boleh mendukung dan memberikan dukungan kepada internal yang dianggap mumpuni yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk ikut dalam proses Pilpres 2024. Namun semua itu kita sebagai anggota PDIP akan ikut pada keputusan ketum," kata dia yang juga putri dari Megawati itu.

Puan juga berterima kasih terhadap dukungan dari Dewan Kolonel yang diinisiasi sejumlah anggota DPR dari Fraksi PDIP. Namun, hal itu merupakan salah satu tugas yang diberi anggota fraksi dalam mensosialisasikan programnya di dapilnya masing-masing untuk memberi masukan.

"Jadi apa yang dilakukan itu suatu hal yang wajib dilakukan dan atas arahan Ketum," ucap Puan yang dikenal pula sebagai Ketua DPR tersebut.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partai telah memberikan sanksi berupa teguran bagi kadernya yang tergabung dalam kelompok 'Dewan Kolonel'.

Namun, Hasto tak menjelaskan bentuk teguran dan kapan teguran itu dilayangkan. Ia hanya menekankan bahwa PDIP harus menegakkan disiplin terhadap semua pihak.

Lihat Juga : Eks Penyidik KPK Respons Sistem Krishna Murti Buru Harun Masiku