Pemprov Sulbar Akan Beri Jaminan Sosial bagi Pekerja Keagamaan

Setiap pekerja sosial keagamaan di Sulawesi Barat akan mendapatkan jaminan sosial berupa kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan.

Pj Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik, menegaskan bahwa jaminan sosial itu sudah dirancang Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai bentuk penghargaan bagi mereka yang mewakafkan diri untuk agama.

"Jaminan sosial itu rencana akan kita anggarkan di 2023," kata Akmal pada Selasa (1/11).

Akmal mengatakan, pendaftaran sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan akan memberi rasa aman kepada para pekerja di bidang keagamaan. Sehingga, mereka dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas saat bekerja.

"Karena risiko sosial ekonomi itu bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja dan terhadap siapa saja," ujar Akmal.

Menurut Akmal, ada risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan dan kematian. Hal ini membuat seorang pekerja membutuhkan instrumen pengaman, supaya apabila terjadi risiko sosial ekonomi maka tidak akan mengganggu kesejahteraan secara drastis.

Adapun cakupan program perlindungan ini adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.

Data Pemprov Sulawesi Barat mencatat, pekerja sosial keagamaan di lima agama ada sebanyak 14.678 orang. Baik imam mesjid, pendeta, pastor, bhikku, guru pengaji, pelayanan khusus, hingga petugas rumah ibadah dipastikan akan mendapatkan jaminan sosial ini.

Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Barat, Nur Salim Ismail menyatakan apresiasi terhadap langkah Pemprov Sulawesi Barat. Menurutnya, hal itu sudah lama menjadi tuntutan FKUB, yakni agar para pekerja sosial keagamaan bisa mendapatkan perhatian.

"Alhamdulillah, tentu kita respons positif langkah Pak Pj atas atensinya terhadap para pekerja sosial di bidang keagamaan. Kita berharap, dengan adanya atensi ini, suasana keberagamaan di Sulbar kita juga turut semakin baik," kata Nur Salim.