Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan program pembangunan hunian DP 0 rupiah tetap berjalan dengan mekanisme bisnis ke bisnis.
"Itu kan B2B (Business to Business) kan, tetap jalan," ujar Heru saat ditemui di daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (4/11).
Diberitakan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko menjelaskan bahwa pembangunan hunian DP 0 rupiah tak menggunakan APBD DKI Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sarjoko menegaskan penyediaan hunian itu tetap dibuka bagi para pengembang dengan skema DP 0 rupiah.
"Pembangunan unit hunian DP Nol Rupiah tidak menggunakan dana APBD, sehingga hunian DP Nol Rupiah dibangun dan dibiayai oleh pengembang (bisa BUMN, BUMD atau pihak swasta)," jelas Sarjoko kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/11).
"Potensi penyediaan suplai tetap dibuka bagi para pengembang yang memiliki komitmen penyediaan hunian terjangkau dengan skema DP Nol Rupiah," imbuh Sarjoko.
Ia memaparkan Pemprov DKI melalui APBD hanya menyiapkan Dana Fasilitasi Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR). Dana ini adalah dana bergulir investasi nonpermanen sebagai bantuan kemudahan penerima manfaat mengakses hunian milik.
"Selanjutnya pemilik akan melakukan pengembalian dengan pembayaran angsuran melalui skema perbankan," kata dia.
Sarjoko merinci dana FPPR yang sudah dikelola oleh BLU Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) sebesar Rp550 miliar. Dari total itu, telah tersalurkan sebanyak Rp254 miliar untuk 948 penerima manfaat program DP 0 Rupiah.
Sebelumnya, sejumlah media telah memberitakan Sarjoko tak menyiapkan anggaran untuk pembangunan rumah DP Rp 0 pada 2023. Ia menyebut pihaknya menyiapkan hunian untuk antisipasi penataan kali Ciliwung. Diketahui, rumah DP Rp 0 adalah program Pemprov DKI saat Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI.