Sulawesi Barat (Sulbar) merupakan daerah dengan desa yang terbanyak mengadopsi program Data Desa Presisi (DDP). Program ini diadopsi Sulbar untuk dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan ke depan.
PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, hampir seluruh daerah tidak memiliki data yang kuat, karenanya Ia mendorong DDP ini. Sebab, persoalan yang paling rill dihadapi birokrasi adalah data.
"Data digunakan dalam mengambil kebijakan skala prioritas," ujar Akmal Malik dalam keterangannya dikutip Jumat (4/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akmal Malik juga mengatakan, sejauh ini sudah melakukan pencacahan data di 45 desa. Ke depan, kata Akmal ada 530 desa di Sulbar yang ditargetkan mengadopsi program DPP.
Namun begitu, Akmal mengakui keterbatasan anggaran menjadi kendala utama sehingga perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak.
Menindaklanjuti hal itu, hari ini PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik menemui sejumlah instansi kementerian lembaga, membahas kesiapan DDP tersebut.
Diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) & Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
"Ini sebagai upaya kita mewujudkan Data Desa Presisi di Sulbar," kata Akmal menutup.
(inh)