Stranas PK Dorong Pembenahan Lini Pelayanan Pelabuhan di Indonesia

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mendorong perbaikan pelayanan pelabuhan, terutama dalam hal penyederhanaan birokrasi di 14 pelabuhan utama di Indonesia. Hal tersebut dilakukan usai Stranas PK melakukan monitoring layanan di pelabuhan (aksi pelabuhan) di kawasan Regional II, Pelabuhan Panjang, Lampung.

Stranas PK mengungkapkan, terdapat sedikitnya lima output aksi pelabuhan 2021-2022: tumpang tindih regulasi, tata kelola TKBM, implementasi NLE, penerapan sistem layanan, perbaikan birokrasi penyedia layanan kepelabuhanan.

"Stranas PK mendorong peningkatan layanan pelabuhan dengan integrasi dan penyederhanaan birokrasi di 14 pelabuhan laut utama. Mulai dari penyederhanaan alur pelayanan, penerapan transparansi dan standardisasi prosedur layanan melalui sistem elektronik, serta penguatan pengawasan dan mengakomodasi pengaduan masyarakat," ungkap Stranas PK dalam keterangannya, Rabu (9/11).

Stranas mengungkapkan melakukan monitoring selama tiga hari di Pelabuhan Panjang, Lampung. Pelabuhan Panjang merupakan satu dari 14 pelabuhan utama yang menjadi pantauan Stranas PK dalam aksi pelabuhan.

Pelabuhan lain yang dipantau antara lain, Pelabuhan Cilegon-Banten, Pelabuhan Tanjung Mas-Semarang, Pelabuhan Balikpapan, dan Pelabuhan Samarinda berhasil mendapatkan rapor hijau. Sementara Pelabuhan Kendari dan Pelabuhan Makassar mencatatkan rapor kuning.

Di sisi lain, Pelabuhan Belawan-Medan, Pelabuhan Batu Ampar-Batam, Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak-Surabaya, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Palembang dan Pelabuhan Pontianak diganjar rapor merah.

Dalam Monitoring dan evaluasi oleh Stranas PK dari tanggal 7 hingga tanggal 9 November 2022, Pelabuhan Panjang menunjukkan sinyal kuning atas usaha dan perbaikan.

Stranas PK menilai setidaknya terdapat dua persoalan di pelabuhan yaitu masalah Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan output implementasi National Logistic Ecosystem (NLE). NLE adalah ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen sejak kedatangan hingga sampai di gudang.

"Salah satunya adalah System Truck Identification Data (STID). Terkait STID, permasalahan utama di Pelabuhan Panjang Lampung adalah masalah KIR kendaraan dan pajak kendaraan. Sebanyak 30 persen pemilik angkutan truk pelabuhan adalah perorangan dan belum berbadan hukum," ungkap hasil monitoring Stranas PK.

Sementara truk yang beroperasi di Pelabuhan Panjang, 60 persennya memiliki status pajak kendaraan yang mati. Masalah lain yang harus segera diselesaikan adalah masalah Terminal Khusus untuk Kepentingan Sendiri (TERSUS TUKS).

TERSUS TUKS di bawah kewenangan KSOP Pelabuhan Panjang sebagian besar belum dilengkapi dengan PMKU bersama Pemerintah. Dari 14 TERSUS TUKS yang dilaporkan, hanya dua saja yang sudah melengkapi dokumen PMKU dengan Pemerintah.

Stranas PK pun mendorong semua TERSUS dan TUKS di bawah kewenangan KSOP Pelabuhan Panjang harus terhubung dengan Inaportnet. Sistem ini merupakan layanan tunggal secara elektronik berbasis internet untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhan yang standar dalam melayani kapal dan barang secara fisik dari seluruh instansi dan pemangku kepentingan di pelabuhan.

"Stranas PK mengimbau kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk tidak meminta tambahan biaya atau tips dalam bentuk barang di luar ketentuan biaya yang telah ditetapkan, untuk terhindar dari praktik manual dalam proses pelayanan di Kawasan Pelabuhan," sambungnya.

Stranas menilai perbaikan dan pembenahan dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama serta aksi kolaboratif multi pihak. Diharapkan aksi ini akan berkontribusi pada turunnya biaya dan waktu layanan sehingga memudahkan dunia usaha dalam berinvestasi.

Stranas PK diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54/2018 yang memuat fokus dan sasaran sehingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur dan berdampak langsung. Aksi pelabuhan merupakan satu dari 12 aksi Stranas PK karena merujuk pada hasil survei Bank Dunia pada 2018 mengenai kinerja logistik, Indonesia berada di urutan ke-46 dari 16 negara.

Dengan skor 3.15, biaya logistik Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi di ASEAN, yaitu mendekati 24 persen dari PDB. Padahal berdasarkan kajian Economy SEA 2020 yang dilansir Google, Temasek dan Bain & Co, ekonomi digital Indonesia akan melonjak secara signifikan dari US$44 miliar pada 2020 menjadi US$124 miliar pada 2024.

"Indonesia diprediksi akan mendominasi pasar ekonomi digital sebesar 40 persen dan menjadi yang terbesar se-Asia Tenggara," tutupnya.