KPK Respons Pengamanan MA Libatkan Militer di Tengah Penyidikan Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini kebijakan pengamanan di lingkungan Mahkamah Agung (MA) yang kini melibatkan militer tidak terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap penanganan perkara hakim agung Sudrajad Dimyati dan kawan-kawan.

KPK belakangan secara aktif melakukan penggeledahan di MA.  Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri berujar KPK mempunyai strategi dalam mengumpulkan bukti-bukti kasus dugaan korupsi, satu di antaranya melalui penggeledahan.

Lihat Juga : KPK Tetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh Tersangka Suap Perkara MA

"Sehingga kami meyakini kebijakan tersebut tentu tidak ada kaitannya dengan kegiatan KPK beberapa waktu yang lalu di Gedung MA," ujar Ali saat dikonfirmasi, Kamis (10/11).

Ali mengatakan upaya paksa penggeledahan dimaksud dibenarkan dalam Undang-undang maupun hukum acara pidana yang berlaku. Bahkan, juru bicara berlatar belakang jaksa ini menyatakan KPK terus mengembangkan informasi dan data yang dimiliki pada proses penyidikan kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.

"Saat ini KPK terus kembangkan informasi dan data yang kami miliki pada proses penyidikan perkara dugaan suap pengurusan perkara di MA tersebut. Bila ditemukan alat bukti yang cukup ada pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, pasti KPK tindak lanjuti dengan menetapkan pihak tersebut sebagai tersangka," terang Ali.

Teranyar, KPK telah menetapkan hakim agung Gazalba Saleh dan sejumlah pihak lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di MA. Ini merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Sudrajad Dimyati dan kawan-kawan, di mana Gazalba pernah diperiksa sebagai saksi pada Kamis (27/10).

Dua sumber CNNIndonesia.com membenarkan status hukum Gazalba tersebut. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) sudah dikirim ke alamat tinggal Gazalba.

Lihat Juga : Mahkamah Agung Akan Dijaga Militer

"Pastinya Sprindik sudah dikirimkan," kata sumber dimaksud.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Gazalba baik melalui pesan WhatsApp maupun sambungan telepon. Namun, nomor telepon yang bersangkutan sedang tidak aktif. Senada, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi juga belum memberikan respons hingga berita ini ditulis.