Sebut Pemilu 2024 Kompleks, Bawaslu Usul Pengawas TPS Ditambah

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengusulkan kepada Komisi II DPR soal penambahan jumlah pengawas di tiap tempat pemungutan suara (TPS) untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Komisioner Bawaslu Puadi menyebut pihaknya mengusulkan setiap TPS tidak lagi diawasi satu orang, melainkan dua orang. Kemudian, di tingkat kabupaten/kota ditambah lagi dua pengawas dari semula tiga, sehingga totalnya menjadi lima.

"Kita berharap di peraturan perundang-undangan selanjutnya itu usulan kita menjadi tambah 1 lagi jadi 2. Dan di tingkat kabupaten/kotanya ada 3 kita usulkan ditambah 2 jadi 5," kata Puadi di Mercure Hotel, Yogyakarta pada Kamis (10/11).

Puadi menjelaskan penambahan pengawas TPS tersebut akan diusulkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pemilu.

Terkait itu, Puadi juga mengatakan pihaknya akan berkonsinyering dengan KPU, Kemendagri dan Komisi II DPR agar usulan Bawaslu bisa diperhatikan.

Lihat Juga : Anggota Komisi III DPR Usul Rekayasa Kasus Penegak Hukum Masuk RKUHP

Menurut Puadi, penambahan jumlah pengawas TPS penting karena Pemilu 2024 akan lebih kompleks dari sebelumnya. Sebab, Pilpres, Pileg, dan Pilkada akan dilaksanakan serentak pada tahun yang sama.

"Bayangkan dalam sejarah internasional sejarah dunia, ini baru pertama kali kita mengadakan yang begitu kompleksnya," ujar dia.

"Ini baru sebuah usulan harapan kami Bawaslu usulan ini bisa diperhatikan. Tapi memang pintunya masuk di konsinyering atau rapat dengar pendapat dengan Komisi II," imbuhnya.

Lebih lanjut, Puadi menuturkan jika usulan itu diterima, maka selanjutnya baru bisa dibahas terkait anggaran. Dia menyebut jumlah anggaran harus dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan disesuaikan kebutuhan.

"Ya tentunya akan lihat disepakati dulu atau tdk ini, kita usulkan ke komisi II dan pemerintah, melakukan Kemendagri, nanti kan harus disesuaikan di Kemendagri," ucap Puadi.

"Nanti Kemendagri juga usulkan di acara konsiyering atau RDP, yang kemudian akan disesuaikan kebutuhannya dengan kementerian keuangan tentunya," imbuhnya.

Lihat Juga : Bawaslu Nilai Pernyataan Jokowi Endorse Capres Bukan Ketidaknetralan