Bicara Bandar di Pilpres, Surya Paloh Singgung Sambo Sudah Ditangkap

CNN Indonesia
Sabtu, 12 Nov 2022 03:23 WIB
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyinggung nama mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo saat merespons deklarasi koalisi yang batal digelar 10 November (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyinggung penangkapan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo saat merespons deklarasi koalisi yang batal digelar 10 November.

Sebelumnya, politikus Fahri Hamzah menyebut koalisi NasDem, Demokrat dan PKS batal deklarasi karena ada bandar yang belum sepakat. Paloh lalu menanggapinya.

"Saya sudah katakan bandar apa itu? Yang jelas Sambo memang sudah ditangkap," ucap Paloh lalu tertawa di sela HUT NasDem di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/11).

Ia pun meminta agar isu bandar ini dibuka sejelas-jelasnya. Paloh menegaskan pihaknya tidak ingin terkejut.

"Saya katakan saya amat sangat terbuka siapa saja yang mau danain ini, coba kasih tahu, sebut yang jelas," tuturnya.

Sebelumnya, Fahri menyebut semua orang tahu jika deklarasi koalisi pro Anies batal karena bandar belum sepakat. Fahri menyinggung angka 20 persen yang belum terkumpul.

"Deklarasi tanggal 10 November sudah gagal, gara-gara bandar belum sepakat. Sudahlah, kita kan sudah tahu semua kan, bandar belum sepakat, duit belum terkumpul, 20 persen belum terkumpul, ya gagal," ujar Fahri seperti dikutip detikcom, Rabu (9/11/).

Fahri tidak menjelaskan lebih lanjut soal bandar yang dimaksud. Dia lanjut menuturkan analisisnya soal pengaruh bandar dalam pemilu.

"Yang bisa jatuhkan partai itu bandar, pembelian tiket itu. Pengumpulan tiket 20 persen itu bukan kerja parpol, itu kerja bandar. Parpol nggak sanggup, Anies Baswedan nggak sanggup," terangnya.

Fahri mengatakan partai yang bebas dari bandar hanya satu. Mereka yakni PDIP.

"Yang agak bebas dari bandar cuman PDIP, cuman PDIP enggak punya calon sendiri yang populer, calonnya yang tidak dikehendaki, itu kan dilema," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengungkap alasan deklarasi Koalisi Perubahan batal digelar pada Kamis (10/11).

Mardani mengatakan pihaknya masih membahas soal politik biaya tinggi dalam mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Ia tak ingin koalisi tersebut nantinya malah dikuasai pemodal besar.

"Kenapa agak lama? Bocoran dikit, kami lagi lawan oligarki, ini enggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita, makanya kita lagi menggalang format gerakan," kata Mardani dalam diskusi di Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (10/11).

(mts/bmw)


KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT
TOPIK TERKAIT
TERPOPULER
LAINNYA DARI DETIKNETWORK