Wali Kota Depok Mohammad Idris buka suara mengenai rencana pembangunan Masjid Jami Al-Quddus di lahan relokasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Cina 1, Margonda.
Idris menyebut pembangunan masjid tersebut salah satunya guna mengakomodasi keinginan masyarakat Depok, khususnya umat muslim.
"Kami tentunya mengakomodasi keinginan masyarakat Depok, khususnya warga Muslim yang menyampaikan laporan ke Provinsi Jawa Barat tentang sulitnya mencari masjid untuk shalat di Jalan Margonda Raya," katanya di Depok, Rabu (17/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dilansir dari Antara, Idris mengaku diminta mencari aset di kawasan jalan utama di Kota Depok itu. Namun masalahnya harga tanah di Jalan Margonda sudah mahal.
"Tanah di Margonda sudah di atas Rp30 juta per meter, sehingga tidak bisa beli pakai APBN, lalu kata Gubernur cari aset, tanah pemerintah atau tanah negara, ini arahan beliau," kata Idris.
Idris mengaku yakin Gubernur Jabar Ridwan Kamil berkomitmen untuk membantu melalui hibah barang untuk pembangunan Masjid Jami Al-Quddus di Margonda Raya Kota Depok itu.
"Insya Allah beliau sudah berkomitmen untuk membantu hibah barang, mereka yang membangunkan, mereka yang membuat desain, mereka yang membuat DED (Detail Engineering Design), nanti kalau sudah jadi, diserahkan ke masyarakat Depok," katanya.
Selanjutnya, terkait persoalan lahan relokasi SD, ia membantah tudingan yang ditujukan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok karena dianggap menelantarkan siswa.
"Sebagai kota pendidikan, tidak mungkin menelantarkan siswa, apa lagi ini calon generasi bangsa yang akan datang," katanya menegaskan.
Ia menjelaskan semua persoalan ini hanya teknis, sehingga dirinya meminta untuk bersabar. Sebab, Pemkot Depok akan menambah sarana SMP negeri di Kecamatan Beji. khususnya Pondok Cina, yaitu SMPN 24.
"Tahun depan insya Allah, namun gedungnya baru kita bangun, karena birokrasinya memang begitu tidak bisa simsalabim," ujarnya.
Sedangkan untuk SDN Pondok Cina 1, pihaknya juga sudah merencanakan pembelian lahan untuk dibangunkan sekolah yang lebih representatif, ketimbang di pinggir jalan yang membahayakan
"Itu yang dipikirkan, jadi tolong sabar sebentar, hindari tindakan memprovokasi dan lakukan klarifikasi kepada kami, Dinas Pendidikan," katanya dan menambahkan agar semua pihak bisa merasakan kenyamanan, sebab Kota Depok yang sudah harmoni, jangan diotak-atik, apalagi dipolitisasi.
Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meluruskan pernyataan Mohammad Idris ini. Dalam uanggahan di akun instagramnya, @ridwankami, ia menilai kasus ini sebenarnya sederhana.
"Pemerintah Provinsi Jabar kapasitasnya hanya menampung aspirasi daerah. Mau Alun-alun silakan, mau pariwisata, gedung kesenian maupun Masjid/Rumah Ibadah, silakan," kata Emil, sapaan Ridwan Kamil, Kamis (17/11).
menurutnya jika anggaran bantuan datang dari provinsi, maka tugas kota/kabupaten menyediakan lahan dengan baik dan aman.
"Itulah yang terjadi dalam situasi rencana pembangunan masjid di lahan SD Pondok Cina 1," katanya.
Emil mengatakan selama ini Pemprov Jabar mendapat laporan bahwa Pemkot Depok bahwa lahan sudah aman dan sudah akan ada rencana relokasi untuk SD Pondok Cina.
Emil juga mengatakan Pemkot Depok menyatakan bahwa situasi lalulintas sudah sangat padat dan rawan kecelakaan bagi siswa.
"Jadi jika lahan memang belum clean and clear untuk alih fungsi sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Sampai semua pihak menerima," katanya.
Namun jika tidak, ia menyarankan niat membangun masjid bisa pindah lokasi atau bisa juga tidak jadi dibangun atau dibatalkan.
(antara/ain)