Nomor Urut Permanen di Pemilu Hanya Untungkan Partai Lama

Sejumlah pengamat mengkritik wacana nomor urut partai politik tak diubah pada Pemilu 2024, lantaran dinilai tidak mencerminkan asas keadilan dan hanya menguntungkan partai lama yang sudah lolos parlemen.

Rencana nomor urut partai politik pemilu dipermanenkan menyusul usulan dari Ketua Umum PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Megawati beralasan penggantian nomor urut setiap pemilu membuat partai terus mengeluarkan biaya untuk membuat alat peraga kampanye.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyambut usulan itu. Ia mengatakan Perppu Pemilu bakal mengakomodasi usulan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019 tak diubah untuk Pemilu 2024.

Lihat Juga : BGS: Warga Belum Divaksin Lebih Berisiko Meninggal di Gelombang Covid

Politikus Golkar itu mengklaim para pihak terkait tidak keberatan dengan usulan yang disampaikan Megawati tersebut.

"Nah, yang terakhir soal nomor urut. Ini ada aspirasi waktu itu berkembang dan kemudian kita diskusikan. Alhamdulillah dalam diskusi itu pemerintah tak keberatan, KPU juga tak keberatan, fraksi-fraksi juga cuma satu yang waktu itu minta dipertimbangkan," ucap Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (15/11).

Namun, wacana yang dilontarkan Megawati itu menuai kritik dari sejumlah parpol baru. Kritik juga datang dari partai parlemen seperti PPP dan Demokrat.

"Jadi kalau ditanya PPP lebih seperti apa, bagi kami saya kira sistem yang sudah berjalan selama ini, di mana setiap pemilu kemudian kita undi. Itu masih yang terbaik," kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani.

Pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi mengatakan asas keadilan harus diutamakan dalam gelaran pemilu. Partai nonparlemen maupun partai baru yang akan ikut kontestasi memilik hak yang sama dengan parpol parlemen.

"Saya melihat partai besar, partai parlemen ini memang terlalu arogan dan terlalu betul-betul berkuasa. Mereka (parpol non parlemen) sama-sama punya hak loh,"kata Asrinaldi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (17/11) malam.

Ia berpendapat masih banyak masyarakat Indonesia yang memilih bukan berdasarkan ideologi parpol.

Oleh karenanya, wacana nomor partai politik yang tidak diubah itu akan menguntungkan partai-partai yang memiliki nomor urut awal. Pada pemilu 2019, PDIP diketahui memiliki nomor urut 3.

"Dia akan cenderung melihat nomor urut di awal misalnya, di sudut kiri atas, sudut kanan atas, atau sudut kiri bawah atau sudut kanan bawah, itu paling cepat," katanya.

"Keuntungan seperti itu yang mau diambil oleh partai-partai yang memang ingin seperti itu," ujarnya.

Lihat Juga : PPP Cuek Kader Deklarasi Anies Capres: Siapa Saja Boleh Beropini

Selain soal nomor urut, Asrinaldi menilai ketidakadilan yang diterima parpol baru atau non parlemen berlipat ganda untuk mengikuti pemilu 2024.

Di antaranya harus mengikuti verifikasi faktual, di sisi lain, partai yang duduk di DPR RI sehingga tak perlu verifikasi faktual.

"Kedua, mereka tidak boleh mencalonkan calon presiden karena tidak punya kursi di DPR, padahal yang mau dipilih untuk 2024, masa gunakan suara 2019. Ketiga tambah pula nomor lagi, berarti nomor mereka di bawah-bawah itu. Benar-benar enggak adil," katanya.

Berlanjut ke halaman berikutnya...

Terpisah, Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo berpendapat ada efek psikologis jika nomor urut partai di Pemilu 2024 sama dengan pemilu sebelumnya.

Masyarakat, kata Wasisto, sudah mengasosiasikan sebuah nomor dengan partai politik tertentu. Hal ini, akan menguntungkan partai-partai lama yang saat ini duduk di parlemen.

"Jadi memang itu lebih menguntungkan partai-partai parlemen yang mereka sudah terasosiasi dengan nomor tertentu. Artinya mereka bisa menggiring kembali suara pemilih. Lebih kepada psikologi pemilih," katanya.

Lihat Juga : Cegah Anggota Timses, KPU Beberkan Profil Calon Petugas Pemilu

Alih-alih tetap diundi, Wasis berpendapat peniadaan nomor partai politik penting dipertimbangkan agar kompetisi lebih adil.

"Langsung saja ke lambang partai, itu akan membuat kompetensi lebih adil, pemilih tidak tergiring asosiasi. Itu kan penomoran lebih pada bagaimana agar orang itu akan tergiring opininya. Idealnya peniadaan nomor parpol perlu di pertimbangan agar lebih adil," ujarnya.

KPU Jangan Akomodir

Asrinaldi mengatakan sebagai penyelenggara pemilu, sudah seharusnya KPU menolak wacana itu. Apalagi usul itu awalnya mencuat dari partai penguasa.

Ia pun menyanggah dalih Megawati yang mengusulkan wacana itu dengan niatan efisiensi.

"Logika demokrasi ini bukan logika efisiensi, bukan logika menghemat, kalau menghemat, serahkan ke MPR aja. Demokrasi itu kan partisipasi, partisipasi butuh orang banyak, biaya besar, itu kan yang kita pilih, jadi gausah bicara hemat-hemat. Kalau menghemat membuat ketidakadilan gak demokrasi namanya itu," katanya.

Lihat Juga : Perempuan Terobos Iring-iringan Jokowi di Bali, Paspampres Evaluasi

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Idil Akbar mewanti-wanti jangan sampai muncul anggapan bahwa KPU bisa diintervensi karena tidak menolak wacana nomor urut yang tidak diubah itu.

"Jangan sampai ini jadi preseden bahwa KPU lebih akomodir salah satu parpol. KPU kemudian nanti akan dianggap sudah diintervensi. Ini akan jadi riak lagi, terutama parpol baru akan nembak KPU sebagai pihak yang tidak independen, dalam hal penentuan nomor partai parpol," kata Idil.