Nomor Urut Permanen di Pemilu Hanya Untungkan Partai Lama

Terpisah, Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo berpendapat ada efek psikologis jika nomor urut partai di Pemilu 2024 sama dengan pemilu sebelumnya.

Masyarakat, kata Wasisto, sudah mengasosiasikan sebuah nomor dengan partai politik tertentu. Hal ini, akan menguntungkan partai-partai lama yang saat ini duduk di parlemen.

"Jadi memang itu lebih menguntungkan partai-partai parlemen yang mereka sudah terasosiasi dengan nomor tertentu. Artinya mereka bisa menggiring kembali suara pemilih. Lebih kepada psikologi pemilih," katanya.

Lihat Juga : Cegah Anggota Timses, KPU Beberkan Profil Calon Petugas Pemilu

Alih-alih tetap diundi, Wasis berpendapat peniadaan nomor partai politik penting dipertimbangkan agar kompetisi lebih adil.

"Langsung saja ke lambang partai, itu akan membuat kompetensi lebih adil, pemilih tidak tergiring asosiasi. Itu kan penomoran lebih pada bagaimana agar orang itu akan tergiring opininya. Idealnya peniadaan nomor parpol perlu di pertimbangan agar lebih adil," ujarnya.

KPU Jangan Akomodir

Asrinaldi mengatakan sebagai penyelenggara pemilu, sudah seharusnya KPU menolak wacana itu. Apalagi usul itu awalnya mencuat dari partai penguasa.

Ia pun menyanggah dalih Megawati yang mengusulkan wacana itu dengan niatan efisiensi.

"Logika demokrasi ini bukan logika efisiensi, bukan logika menghemat, kalau menghemat, serahkan ke MPR aja. Demokrasi itu kan partisipasi, partisipasi butuh orang banyak, biaya besar, itu kan yang kita pilih, jadi gausah bicara hemat-hemat. Kalau menghemat membuat ketidakadilan gak demokrasi namanya itu," katanya.

Lihat Juga : Perempuan Terobos Iring-iringan Jokowi di Bali, Paspampres Evaluasi

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Idil Akbar mewanti-wanti jangan sampai muncul anggapan bahwa KPU bisa diintervensi karena tidak menolak wacana nomor urut yang tidak diubah itu.

"Jangan sampai ini jadi preseden bahwa KPU lebih akomodir salah satu parpol. KPU kemudian nanti akan dianggap sudah diintervensi. Ini akan jadi riak lagi, terutama parpol baru akan nembak KPU sebagai pihak yang tidak independen, dalam hal penentuan nomor partai parpol," kata Idil.