Wilayah Terdampak Gempa di Cianjur Meningkat Jadi 12 Kecamatan

Bupati Cianjur Herman Suherman mengeluarkan keputusan pemberlakuan tanggap darurat bencana alam gempa bumi. Sementara, Menko PMK menyatakan di masa tanggap darurat pencarian terhadap korban yang diduga masih ada yang tertimbun bangunan akan dipercepat.

Surat pernyataan tanggap darurat bernomor 360/8717/BPBD/2022 ditandatangani Bupati Cianjur dan berlaku sejak gempa terjadi Senin (21/11) hingga jangka waktu 30 hari dari sekarang, berlaku di Kabupaten Cianjur.

Keputusan itu diambil PP Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Status Tanggap Darurat Bencana ditetapkan oleh Bupati Cianjur.

Kemudian, bahwa penetapan status tanggap darurat bencana didasarkan informasi BMKG dari 21 November 2022 pukul 13.21.10 WIB.

"Melihat kepada hal-hal tersebut di atas dengan ini menyatakan jika status tanggap darurat ini berlaku di Kabupaten Cianjur. Berlaku selama 30 hari, sejak tanggal 21 November sampai dengan 20 Desember 2022," kata Bupati Cianjur, Herman Suherman dalam keterangan surat tersebut dikutip Selasa (22/11).

Lihat Juga : BNPB Sebut Gempa Cianjur Bertepatan Jam Anak Mengaji

Jika diperlukan, katanya, status tanggap darurat dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi di lapangan.

Sementara itu usai menghadiri pemakaman bocah korban gempa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengikuti rapat koordinasi penanganan gempa bumi Cianjur yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Pendopo Cianjur, Selasa (22/11).

Rakor juga dihadiri kepala BNPB, Kepala Basarnas, Kepala BMKG, Bupati Cianjur, dan pihak terkait lainnya.

Menko PMK dalam keterangan persnya mengatakan di masa tanggap darurat pencarian terhadap korban yang diduga masih ada yang tertimbun bangunan akan dipercepat.

"Mengenai masa darurat itu akan ditangani secepat mungkin karena semakin cepat, semakin baik, sehingga memperpendek penderitaan para korban," kata Muhadjir.

Bantuan Dana Kebencanaan

Kemudian untuk bantuan dana kebencanaan, telah disepakati Pemprov Jabar memberikan bantuan sebesar Rp20 miliar dan Pemkab Cianjur Rp5 miliar. Sedangkan bantuan dana dari BNPB sebesar Rp1,5 miliar.

Muhadjir menuturkan, dalam rakor tersebut juga disepakati bahwa penanganan bencana ditangani secara paralel.

"Yaitu penanganan tanggap bencana yang mengutamakan pada korban, baik korban hidup, korban meninggal, maupun korban luka-luka, baik ringan maupun berat," kata Muhadjir.

Muhadjir mengatakan, pada saat yang bersamaan akan dilakukan pendataan untuk menyiapkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi baik yang mengalami kerusakan ringan, berat, maupun fatal.

Setelah itu pemerintah akan membangun kembali rumah warga yang rusak.

"Nanti begitu selesai tahap tanggap darurat kita langsung bisa masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi," ucapnya.

Bantuan Relawan Kebencanaan

Sementara itu, Universitas Padjadjaran (Unpad) membantu penanganan pascagempa bumi di Cianjur.

Untuk tahap awal, Unpad dikoordinatori Unit SAR dan AMP FK telah mengirimkan bantuan relawan gabungan dan tim medis.

Ketua Pusat Riset Kebencanaan Unpad Yoga Adriana Sendjaja mengatakan saat ini tim sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pimpinan fakultas dan perwakilan organisasi kemahasiswaan untuk memastikan penanganan apa yang tepat dilakukan untuk membantu penyintas gempa Cianjur saat ini.

"Kita koordinasi untuk memastikan bantuan apa yang prioritas dibutuhkan saat ini oleh para korban," kata Yoga dalam keterangan tertulis, Selasa (22/11).

Dosen Fakultas Teknik Geologi Unpad tersebut mengatakan, tim relawan gabungan yang sudah berada di sana bertugas melakukan asesmen untuk mengetahui kondisi pascagempa di Cianjur. Asesmen ini penting agar bantuan yang diberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

"Kita melakukan asesmen karena kita tahu mereka perlu bantuan, tetapi jangan sampai bantuannya salah target. Bantuan apa yang paling prioritas kita utamakan," ujarnya.

Lihat Juga : BNPB: 58 Ribu Warga Cianjur Mengungsi Usai Gempa

Dari berbagai asesmen yang dilakukan, wilayah terdampak gempa masih memerlukan tim medis, khususnya dokter spesialis bedah orthopaedi dan bedah umum. Kebutuhan tim medis non fisik juga diperlukan untuk menangani trauma penyintas.

Selain itu, sejumlah fasilitas kesehatan rusak berat, kebutuhan akses air bersih, hingga bantuan komunikasi untuk desa-desa yang terisolasi. Dari hasil asesmen tersebut, lanjut Yoga, Unpad akan mengoordinasikan untuk penyediaan bantuan dan keberangkatan tim lanjutan.

Para relawan akan rutin dilakukan penggantian untuk memastikan kondisi relawan benar-benar dalam keadaan sehat.

"Penggantian relawan bertahap ini juga membuat kita makin tahu apa yang sudah tidak dibutuhkan dan apa yang dibutuhkan di sana. Yang pasti, tim yang turun akan berbeda," ujarnya.