Diprotes NU DKI, DPRD Usul Anggaran Hibah MUI dipindah ke DMI

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan sebagian anggaran hibah yang awalnya diperuntukkan bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta dalam draft RAPBD 2023 diusulkan untuk dipindahkan ke Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Hal itu seiring dengan protes yang disampaikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta lantaran adanya perbedaan hibah yang diterima PWNU dengan MUI Jakarta.

"Sehingga kita akan tarik ke DMI, kira-kira gitu," kata Baco saat dihubungi, Selasa (22/11).

Dalam draft RAPBD 2023, anggaran hibah untuk MUI Jakarta sebesar Rp15,7 miliar. Sementara untuk PWNU sekitar Rp4 miliar.

Basri menjelaskan besarnya anggaran hibah untuk MUI itu lantaran adanya program pemulasaran jenazah.

"Kita bikin program kaya bimtek atau diklat pemulasaran jenazah, per kelurahan itu empat orang beserta honornya Rp500 ribu sebulan," kata dia.

"Nah itu yang agak bengkak, agak banyak biayanya. Tadinya kita tempelin (hibah) ke MUI, tapi jadi kesannya enggak bagus ternyata, MUI-nya besar. Padahal itu bukan, sehingga kita akan tarik ke DMI," imbuh dia.

Basri tidak menjelaskan berapa anggaran hibah dari MUI Jakarta yang akan dipindahkan ke DMI.

Di sisi lain, ia mengatakan Komisi E mengusulkan agar anggaran hibah bagi PWNU DKI Jakarta dan PW Muhammadiyah pada 2023, minimal sama dengan besaran hibah pada 2022.

Diketahui, pada 2022, anggaran hibah untuk PWNU DKI Jakarta dan PW Muhammadiyah masing-masing sebesar Rp5 miliar.

"Kalau masalah itu kesepakatan terakhir itu NU sama Muhammadiyah sama seperti tahun lalu," ucapnya.

Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta Husny Mubarok Amir sebelumnya mengkritik mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan Dana Hibah Tahun 2023 untuk NU DKI hanya sebesar Rp4 miliar.

Husny lantas menyinggung MUI Jakarta yang justru diusulkan oleh Anies menerima dana hibah sebesar Rp15 miliar

"Anggaran Rp4 miliar terasa sangat kecil bagi PWNU DKI Jakarta yang menaungi enam Cabang, 44 MWC, 267 ranting, 18 lembaga, 14 badan otonom serta lebih dari empat juta anggota di Jakarta. Terkait besar-kecilnya dinilai bagi sebagian orang tidak profesional dan proporsional," kata dia beberapa waktu lalu.