Langkah Pemprov DKI Jawab Kebutuhan Pekerja Transportasi

Pemprov DKI | CNN Indonesia
Jumat, 25 Nov 2022 09:58 WIB
Sejumlah pekerja transportasi Jakarta mempertanyakan nasib di tengah usaha pemerintah DKI Jakarta menyediakan sarana transportasi umum yang bebas emisi. Ilustrasi Jaklingko. (Foto: CNNIndonesia/adimaulanaibrahim)
Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah pekerja transportasi Jakarta mempertanyakan nasib mereka di tengah usaha pemerintah DKI Jakarta untuk menyediakan sarana transportasi umum yang bebas emisi.

Hal ini muncul karena transportasi umum bebas emisi akan berbasis pada kendaraan elektrik yang notabene memerlukan kepiawaian pramudi untuk mengoperasikan kendaraan tersebut. Kemudian, tenaga pemeliharaan mesin yang harus mengerti tentang seluk beluk bis listrik.

Sesuai program pemerintah DKI menggunakan seluruh armada bus menggunakan energi listrik pada 2030, PT. TransJakarta tengah menambahkan 74 bus listrik pada tahun ini di luar 30 bus listrik yang telah beroperasi.

Transisi energi di kendaraan umum dari bahan bakar minyak ke listrik tentunya akan mengubah spesifikasi kebutuhan dari pekerja yang terlibat dalam armada Transjakarta.

Hal ini yang disuarakan Sekretaris Jenderal dari International Transport Worker Federation (ITF) oleh Stephen Cotton wawancaranya dengan CNN Indonesia dalam rangka kampanye the Future is Public Transport.

"Masalah utama yang kami temukan dalam beberapa percakapan kami dengan Bank Dunia, dan stakeholder lain adalah bagaimana meyakinkan tenaga kerja pada saat ini bahwa bagi mereka tetap akan ada peluang pekerjaan di masa depan," katanya, dikutip pada Jumat (18/11).

Hal yang sama juga disampaikan Riyan, salah satu perwakilan Serikat Pekerja Transportasi Jakarta (SPTJ). Mereka berharap pemerintah dalam hal ini G20 dan COP27 dapat mengimplementasikan 10 hal yang sudah dirumuskan oleh ITF.

"Seperti bagaimana kita bisa menjadi pekerja formal, dan teman-teman kita yang akan pensiun dan sudah pensiun bisa mendapatkan haknya," ujarnya.

Selanjutnya, penggunaan sistem atau peralatannya akan bisa dilakukan oleh pekerja. "Sehingga kita pada pekerjaan kita sebagai pramudi atau pemelihara kendaraan bisa terbiasa dengannya," lanjut Riyan.

Adapun 10 prinsip transisi berkeadilan yang telah dirumuskan oleh ITF mencakup formalisasi petugas transportasi, kompensasi pada saat cuaca ekstrim, kepastian lapangan pekerjaan, tunjangan pensiun.

Kemudian penyediaan sarana dan fasilitas penunjang kesehatan dan keamanan kerja, perencanaan transportasi umum yang partisipatif, dukungan terhadap perusahaan milik umum, penguasaan teknologi baru, transisi dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum dan kesetaraan gender.

Prinsip-prinsip yang sama juga disampaikan Direktur Regional ESEAO C40 Milag San Jose kepada CNN Indonesia dalam rangka kampanye the Future is Public Transport.

"Bisa jadi itu komunitas, serikat, dan serikat transportasi untuk memastikan mereka menjadi bagian dari proses dalam pendekatan, perencanaan transportasi, dan implementasi transportasi publik, dan memastikan kebutuhan spesifik, baik itu terkait keamanan, aksesibilitas, memastikan juga ini terkait perempuan," katanya.

Beberapa Langkah sudah ditempuh oleh pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan hal ini. Salah satunya dengan memformalkan pramudi-pramudi angkot, bis Kopaja dan metromini dalam satu badan usaha JakLingko.

Dengan kepastian para pramudi di JakLingko, mereka tidak bekerja untuk mengejar setoran besar penumpang, namun bekerja berdasarkan jarak tempuh yang mereka lakukan per harinya.

Hal ini tentunya meningkatkan kualitas layanan tranportasi umum, dan mengurangi kecelakaan berkendara yang biasa timbul akibat perilaku pramudi yang ugal-ugalan.

Dengan makin masifnya perubahan transportasi umum ke arah yang lebih smart, terdigitalisasi dan bebas emisi, kesejahteraan para pekerja transportasi umum juga semakin membaik dan tidak tertinggal dengan kemajuan jaman.

(rea/rea)
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TERPOPULER