M Nuh Ajak IDI dan Kemenkes Dialog soal RUU Kesehatan

Ketua Pengelola Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Mohammad Nuh menyatakan Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi kedokteran perlu duduk bareng dengan kepala dingin membahas wacana RUU Kesehatan demi kebaikan bersama.

Nuh menegaskan pihaknya tak bakal bergabung dalam aksi unjuk rasa damai bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait penolakan Revisi UU Kesehatan pada Senin (28/11).

Nuh menyatakan sejumlah rumah sakit di bawah asosiasi NU mendukung wacana RUU tersebut demi peningkatan jumlah dan pemerataan dokter di Indonesia.

"Jadi kita tidak dalam posisi tolak menolak atau dukung mendukung. Tapi sepanjang ikhtiar itu memberikan layanan yang terbaik, ya harus kita dukung," kata Nuh kepada CNNIndonesia.com, Minggu (27/11).

Nuh menyatakan layanan kesehatan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan soal jumlah dan pemerataan dokter. Menurutnya, wacana RUU Kesehatan bisa menjawab tantangan tersebut.

Mantan Mendikbud era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menilai RUU Kesehatan sebagai upaya terobosan untuk memperbaiki ekosistem layanan kesehatan.

Soal wacana penolakan sejumlah organisasi kedokteran terhadap RUU tersebut, Nuh mengajak mereka untuk duduk bersama. Ia mengingatkan agar semua pihak tak mengedepankan egosentrisme merespons usulan pemerintah tersebut.

"Siapapun namanya, sepanjang itu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, yang semakin berkualitas dan terjangkau harus kita dukung. Mau Ndak mau. Wong kita itu tugasnya itu. Lah, justru egosentris itu yang harus dikelola," katanya.

"Kita harus duduk bareng baik pengambil kebijakan, Kemenkes, maupun para pelaku asosiasi ikatan dokter, dst duduk bareng," tambah Nuh.

Pengurus Besar IDI sebelumnya mengeluarkan Serua untuk menggelar aksi unjuk rasa menolak RUU Kesehatan yang masuk Prolegnas Prioritas 2023. PB IDI meminta IDI cabang dan perhimpunan di seluruh Indonesia untuk serentak melaksanakan aksi damai di gedung DPRD di wilayah masing-masing.

Dalam sebuah surat pada Jumat (25/11), PB IDI menyebut lima organisasi profesi, yakni IDI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

"Sehubungan dengan adanya agenda penyusunan RUU Kesehatan Omnibus Law oleh Badan Legislasi DPR RI, 5 (lima) Organisasi Profesi (IDI, PDGI IBI, PPNI, IAI) beserta organisasi kesehatan lainnya akan mengadakan Aksi Damai Menolak RUU Kesehatan (Omnibus Law)," tulis undangan tersebut.