Kemenkes Larang Nakes Ikut Aksi Tolak RUU Kesehatan, Ada Sanksinya

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono berharap enam pilar transformasi kesehatan di Indonesia yang telah ditargetkan Kemenkes nantinya dapat terealisasi, salah satunya melalui transformasi aturan dalam RUU Kesehatan.

Ia menyebut perlu ada penyederhanaan regulasi dan sejumlah aturan tambahan guna menguatkan sistem kesehatan di Indonesia. Ia membeberkan enam masalah kesehatan di Indonesia yang perlu diubah.

Pertama, kurangnya akses ke layanan primer yang ada di masyarakat. Dante mengatakan kondisi itu menyebabkan banyaknya kasus kematian yang terjadi di Indonesia, padahal kasus tersebut dapat dicegah apabila mendapatkan penanganan tepat.

Lihat Juga : IDI hingga Ikatan Bidan Tolak Penghapusan UU Profesi di RUU Kesehatan

Kedua, kurangnya kapasitas pelayanan rujukan di rumah sakit. Dante melaporkan empat penyakit katastropik utama penyebab kematian di Indonesia adalah jantung, stroke, kanker, dan ginjal. Sementara penyakit dengan pembiayaan terbesar adalah jantung dan kanker.

Ketiga, ketahanan kesehatan di Indonesia yang masih lemah. Dante menyebut Indonesia masih banyak bergantung pada impor dan teknologi hasil riset negara maju. Ia mencatat 90 persen bahan baku obat selama ini masih impor.

Keempat, pembiayaan kesehatan yang masih belum efektif. Ia kemudian menilai salah satu solusi keluar dari kubangan tersebut adalah dengan memastikan pembiayaan yang adil serta meningkatkan manfaat promotif dan preventif.

Lihat Juga : IDI hingga Ikatan Bidan Tolak Penghapusan UU Profesi di RUU Kesehatan

Kelima, SDM kesehatan yang kurang dan tidak merata. Standar jumlah dokter yang ada di Indonesia memiliki 270 ribu dokter. Sementara saat ini, jumlah dokter yang tersebar di Indonesia dan berpraktik di fasilitas kesehatan masih berada di kisaran 120 ribu orang.

Ia pun meminta agar proses perizinan praktik dokter WNI lulusan luar negeri tidak lagi dipersulit. Kendati demikian, Dante tetap mewanti-wanti proses penilaian mutu dan kualitas dokter tersebut harus dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Keenam, minimnya integrasi teknologi kesehatan dan regulasi inovasi bioteknologi. Dante mencatat saat ini terdapat lebih dari 400 aplikasi kesehatan milik pemerintah yang belum saling terintegrasi. Kemudian sejumlah data yang sama dikumpulkan oleh sistem atau aplikasi yang berbeda.