Orang Tua Siswa SD Pocin 1 Kesulitan Temui Kadisdik Depok
Orang tua murid SDN Pondok Cina 1 menyebut Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Jawa Barat, terus menghindar setiap hendak ditemui oleh mereka.
Orang tua murid menyatakan pihaknya telah beberapa kali berusaha menemui Kadisdik, tapi pejabat yang bersangkutan terus mangkir.
"Kemarin kita samperin aja ke rapat paripurna dia kabur. Menghindar gitu lah," ujar Cici, seorang orang tua murid di SDN Pocin 1 kepada CNNIndonesia.com, Selasa (29/11).
"Udah enggak kehitung, tapi enggak ada tanggapan, sampai ada yang bikin [konten] YouTube, pak ayo pak kita duduk bareng," sambungnya.
Pihak orang tua juga menyebut, pernah meminta tolong kepada salah satu guru agar pihak Pemkot Depok hendak berembug, tetapi lagi-lagi, selalu mangkir.
"Ada salah satu guru yang saya pesenin bu tolong sampein ke wali kota atau wakil wali kota, kita duduk bareng, sampai sekarang mana?" kata Cici.
Sudah hampir dua pekan terakhir para siswa SD yang berada di pinggir Jalan Margonda Raya, Depok, Jabar belajar di kelas tanpa didampingi para guru. Hal itu terjadi imbas rencana Pemkot Depok yang ingin menggunakan lahan sekolah itu sebagai tempat proyek masjid raya.
Pemkot Depok pun meminta para siswa di SDN Pocin 1 itu untuk direlokasi ke sekolah lain yakni SDN Pocin 3 dan SDN Pocin 5. Tetapi, berdasarkan data yang dihimpun pada Selasa (29/11), sebanyak 200 orang tua dan siswa menolak dan memilih bertahan belajar di SDN Pocin 1.
Dan, sekitar dua pekan terakhir para siswa itu belajar didampingi relawan dari orang tua murid serta kepemudaan setempat.
Kadisdik Depok Ingin Undang Orang Tua Siswa
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Wijayanto mengklaim pihaknya terus melakukan pendekatan kepada para orang tua dan siswa di SDN Pondok Cina 1 yang masih bertahan tersebut. Pihaknya, kata Wijayanto, mengarahkan para siswa di SDN Pondok Cina 1 untuk belajar di tempat relokasi bersama para guru yakni di SDN Pocin 3 dan SDN Pocin 5.
"Kami terus melakukan pendekatan ke orang tua siswa dan siswa agar kembali belajar dengan guru-guru dan teman-teman semua di tempat yang baru," kata Wijayanto kepada CNNIndonesia.com, Selasa.
Dia menegaskan para siswa harus mengikuti pembelajaran di lokasi relokasi yang sudah ditentukan seiring rencana pengalihan status SDN Pondok CIna 1 untuk menjadi lahan proyek masjid.
"Jadi bukan menelantarkan siswa yang bertahan di SD Pocin 1. Jangan dibolak-balik. Jangan maksain diri di Pocin 1 yang tidak ada guru," kata dia.
Selain itu, Wijayanto mengaku pihaknya tak ingin para siswa yang masih bertahan di SDN Pondok Cina 1 itu melewatkan jadwal Penilaian Akhir Semester (PAS) pada 5-9 Desember mendatang. Oleh karena itu, Wijayanto, mengklaim akan mengundang para orang tua siswa yang masih bertahan belajar di SDN Pondok Cina 1.
"Tanggal 5-9 Desember jadwal Penilaian Akhir Semester. Kami tunggu para siswa untuk ujian di tempat yang ditentukan," katanya, "Insya Allah kami akan undang orang tua siswa yang masih bertahan untuk kita jelaskan kembali."
Sebelumnya Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan lahan sekolah yang akan digunakan untuk membangun Masjid Jami Al-Quddus itu menyebut, rencana tersebut telah direstui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Emil.
"Tanah di Margonda sudah di atas Rp30 juta per meter sehingga tidak bisa beli pakai APBN, lalu kata Gubernur cari aset, tanah pemerintah atau tanah negara, ini arahan beliau," kata Idris di Depok, Rabu (16/11).
Namun, beberapa saat kemudian Emil meluruskan soal persetujuan dirinya untuk pembangunan masjid di Jalan Margonda RayaMargonda Raya itu. Emil mengaku mulanya mengira relokasi sekolah itu sudah jelas dan telah diterima semua pihak. Ia baru tahu masih banyak pihak yang menolak.
Ridwan Kamil meminta ada musyawarah untuk memastikan alih fungsi SDN 1 Pondok Cina jadi masjid telah diterima semua pihak yang terkait.
"Jadi jika lahan memang belum clean and clear untuk alih fungsi, supaya dimusyawarahkan terlebih dulu sebaik mungkin sampai semua pihak menerima," kata Emil di Bandung, Kamis (17/11).
"Niat membangun masjid bisa pindah lokasi atau bisa juga tidak jadi dibangun atau dibatalkan," imbuhnya.
(mnf/kid)