APBD DKI 2023 Diketok Rp83,7 Triliun, Prioritas Atasi Macet dan Banjir

CNN Indonesia
Selasa, 29 Nov 2022 16:17 WIB
APBD DKI 2023 lebih besar dibandingkan APBD 2022 sebesar Rp82,47 triliun. Tiga isu prioritas kali ini berkaitan pengendalian banjir, macet, dan resesi ekonomi. Kondisi macet Jakarta imbas banjir. Foto: ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT
Jakarta, CNN Indonesia --

Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI 2023 dengan alokasi sebesar Rp 83,78 triliun.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memfokuskan Rp83,78 triliun APBD DKI 2023 itu untuk tiga isu prioritas yakni pengendalian banjir, kemacetan dan antisipasi dampak resesi ekonomi.

"Fokus pada tiga program prioritas dengan alokasi sebesar 41,27 persen dari APBD melalui belanja dan penyertaan modal daerah," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata di Jakarta, Selasa.

Kegiatan prioritas dalam pengendalian banjir antara lain untuk pembangunan infrastruktur antisipasi banjir seperti pembangunan waduk, tanggul pengaman pantai, pengadaan pompa dan pintu air.

Selain itu, kegiatan operasional dan pascabencana berupa perawatan pompa banjir, saluran drainase, hingga pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

Sedangkan program penanganan kemacetan di antaranya melalui pembangunan infrastruktur mengurai kemacetan seperti proyek MRT, LRT, dan lainnya, serta kegiatan operasional seperti penyaluran subsidi operasional TransJakarta, MRT, LRT, hingga pelayanan angkutan bus sekolah.

Kegiatan prioritas untuk antisipasi dampak resesi ekonomi antara lain untuk penyaluran pangan murah (subsidi pangan), Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).

Kemudian, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) bagi peserta didik di seluruh jenjang, serta penyaluran bantuan di bidang kesehatan, tenaga kerja, pariwisata.

Alokasi APBD DKI 2023 lainnya yakni sebesar 21,09 persen untuk belanja pendidikan, kemudian standar pelayanan minimal kesehatan sebesar 13,47 persen.

Selain itu, Rancangan APBD 2023 juga menunjang prioritas daerah lainnya, antara lain layanan dasar perkotaan, antara lain penanggulangan sampah, penyediaan air bersih, pengolahan air limbah dan akses hunian layak.

Selanjutnya, terkait penataan ruang, ruang terbuka hijau, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan ekosistem pesisir.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan bantuan sosial serta pelayanan publik.



RAPBD 2023 sebelumnya telah disepakati DPRD DKI dan Pemprov DKI sebesar Rp83,78 triliun atau naik Rp1,2 triliun dari MoU penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Kenaikan tersebut dikarenakan adanya proyeksi peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp6,7 triliun menjadi Rp7,9 triliun.

APBD DKI 2023 lebih besar dibandingkan APBD 2022 sebesar Rp82,47 triliun.

Adapun rincian alokasi dalam Rancangan APBD DKI 2023 yaitu Pendapatan Daerah sebesar Rp74,38 triliun dan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp9,40 triliun.

Sementara itu, Belanja Daerah pada rancangan APBD DKI 2023 sebesar Rp74,61 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp9,16 triliun.

(Antara/gil)


[Gambas:Video CNN]
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TERPOPULER