Warga eks Kampung Bayam yang tergusur karena pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) berharap agar bisa segera menghuni Kampung Susun Bayam. Menurut warga, tarif hunian bisa dibicarakan nanti.
"Prioritas utama kami itu bagaimana harus bisa masuk ke dalam, kalau masuk kita bisa bicarakan dan dirundingkan dengan masyarakat," kata Ketua Koperasi Persaudaraan Warga Kampung Bayam Asep Suwenda di depan Balai Kota Jakarta, Kamis (1/12).
Hari ini, warga menggelar aksi dengan mendirikan tenda di depan Balai Kota. Mereka menuntut kejelasan hunian. Asep mengatakan warga juga berharap nantinya Kampung Susun Bayam bisa dikelola oleh koperasi. Ia menyebut hal itu berkaca dari pengelolaan kampung susun lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Warga keberatan jika tarif hunian didasarkan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan.
"Kita mengacu dari hunian rusun yang udah ada di Jakarta, kita ambil contoh Akuarium sama Kunir, itu kan Rp35 ribu per bulan, kita mau seperti itu ada keberpihakan sama masyarakat kecil," katanya.
Ia juga mengatakan lantaran tidak ada kejelasan soal nasib hunian, sejumlah warga memilih tinggal di tenda di depan pintu masuk ke Kampung Susun Bayam.
"Karena kotrakannya habis pada tinggal di tenda aja sampai sekarang masih ada juga, karena mungkin kalo mau mengontrak lagi, dana lagi," ujarnya.
PT Jakpro sebelumnya mengatakan harga sewa Kampung Susun Bayam disesuaikan dengan Pergub Nomor 55 Tahun 2018. Tarif tertinggi rusun tersebut Rp 765 ribu per bulan.
"Hari Jumat lalu telah kami sampaikan pada warga tentang tarif sewa sesuai Pergub," kata Vice President Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Syachrial Syarief, Senin (28/11).
Sementara itu, Pendamping warga dari Urban Poor Consortium, Gugun Muhammad mengatakan warga berharap Kampung Susun Bayam bisa dikelola oleh koperasi. Hal yang sama telah diterapkan di Kampung Susun Akuarium.
"Diserahkan kepada koperasi, sama seperti di Akuarium," kata Gugun saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (30/11).
Belakangan, Kampung Susun Bayam direncanakan akan dialihkan pengelolaannya dari Jakpro ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
"Iya betul (akan dialihkan). Masih dalam proses dikoordinasikan oleh BP BUMD," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko saat dihubungi, Rabu (30/11).