Direstui DPR Jadi Panglima TNI, Yudo Akan Perkuat Kogabwilhan

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono mengatakan akan memperkuat Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) jika nanti dipercaya mengemban jabatan sebagai Panglima TNI.

Hal itu disampaikan Yudo saat memaparkan visi misi dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi I DPR, Jakarta, Jumat (2/12).

"Untuk mewujudkan visi TNI yang Patriot NKRI, ada empat program prioritas," kata Yudo di hadapan wakil rakyat dalam rapat yang digelar terbuka.

Pertama, ia akan mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia TNI unggul, yang setiap penugasan dilandasi oleh profesionalisme dan jiwa yang tangguh.

"Perlu kami laporkan, bahwa sama di dalam visi saya selama menjadi KSAL, sumber daya manusia saya prioritaskan yang utama karena ini adalah modal dasar dalam pembangunan TNI," katanya.

Kedua, Yudo ingin meningkatkan kesiapan operasional satuan TNI, baik personel maupun alat utama sistem persenjataan (alutsista), sehingga memiliki kesiapsiagaan yang tinggi.

"Dan siap digerakkan kapanpun sesuai dengan kebutuhan," katanya.

Program ketiga, Yudo ingin memperkuat Kogabwilhan. Ia mengatakan Kogabwilhan I, II, III yang ada saat ini nantinya akan menjadi pelaksana tugas Panglima TNI dalam operasi dan latihan di wilayah masing-masing.

"Mengingat waktu itu, di dalam pembentukan Kogabwilhan TNI, dimana Kogabwilhan adalah merupakan efektifitas Kodal dari Panglima TNI. Sehingga Kogabwilhan I, II, III, nantinya akan menjadi pelaksana tugas Panglima TNI dalam melaksanakan operasi maupun latihan sesuai wilayah kerjanya, yang nantinya akan memimpin Kotama-Kotama ops, sesuai dengan yang sudah ditentukan sesuai dengan wilayah kerjanya," kata pria yang pernah menjabat Pangkogabwilhan I tersebut.

Sebagai informasi Kogabwilhan adalah komando utama yang masih berusia belia di lingkungan pertahanan RI. Koordinasi komando gabungan tiga matra yang berada di bawah Mabes TNI itu lahir pada 2019 silam. Kogabwilhan dibentuk berdasarkan keppres 27 Tahun 2019.

Sementara program keempat, ia ingin memantapkan implementasi reformasi birokrasi dan kultur organisasi di tubuh TNI.

"Guna menunjang tugas dan tanggung jawab TNI dalam menegakkan kedaulatan NKRI," katanya.

Sebagai informasi, Komisi I DPR secara resmi telah menyetujui KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.

Keputusan itu diambil setelah Komisi I menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Yudo selama tiga jam di kompleks parlemen, Jumat (2/12).

"Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid.

Komisi I menganggap Yudo layak menggantikan Jenderal Andika yang akan memasuki pensiun pada 21 Desember mendatang.

Dengan keputusan itu, DPR sekaligus menyetujui pemberhentian Jenderal Andika sebagai Panglima TNI.

Setelah disetujui di Komisi I, nama Yudo selanjutnya akan dibawa ke Paripurna DPR terdekat sebelum masa reses anggota dewan 16 Desember mendatang.

Usai kegiatan fit and proper test di kompleks parlemen itu, anggota Komisi I DPR kemudian melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi rumah Yudo yang berada di Menteng, Jakarta Pusat.

Selain itu, Komisi I DPR pun telah memastikan kelengkapan berkas verifikasi Yudo dari mulai KTP, riwayat hidup, Kartu Keluarga, NPWP, hingga LHKPN.