Jurnalis Aceh Tutup Gerbang DPRA dengan Papan Penolakan RKUHP

CNN Indonesia
Selasa, 06 Des 2022 11:35 WIB
Hari ini paripurna DPR di Jakarta telah mengesahkan RKUHP jadi undang-undang, namun banyak yang menilai materi hukum pidana itu masih banyak yang kontroversial. Jurnalis Aceh tutup gerbang DPR Aceh di Banda Aceh dengan papan penolakan pengesahan RKUHP yang mengancam kebebasan pers. (Arsip Aji Banda Aceh)
Banda Aceh, CNN Indonesia --

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Banda Aceh mengirim papan spanduk ke depan kantor Gubernur Aceh dan DPR Aceh sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang disahkan jadi undang-undang dalam paripurna DPR RI hari ini.

"Aksi ini sebagai bentuk penolakan dari kita jurnalis Aceh terhadap pengesahan RKUHP oleh DPR RI," kata Ketua AJI Banda Aceh Juli Amin, Selasa (6/12).

Juli Amin mengatakan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan AJI se-Indonesia terhadap draf terbaru RKUHP sebelum disahkan, terdapat 17 pasal yang dinilai telah mencederai kebebasan pers.

Bahkan, beberapa pasal diantaranya juga sangat berpotensi mengekang kerja-kerja jurnalistik. Jika aturan tersebut berlaku maka pekerja pers bakal ikut merasa dampaknya.

"Maka kami menuntut DPR dan pemerintah mencabut pasal bermasalah di RKUHP yang berpotensi mengekang kerja-kerja jurnalistik dan mengkriminalisasi jurnalis," katanya.

Tak hanya mencabut pasal yang dinilai bermasalah, AJI Banda Aceh juga menuntut DPR RI segera menunda pengesahan RKUHP tersebut, karena selama ini pemerintah tidak memberikan ruang partisipasi yang bermakna bagi publik, termasuk komunitas pers.

"Tunda pengesahan RKUHP ini, karena selain mengancam kebebasan pers, juga mengekang ekspresi publik menyampaikan pendapatnya terhadap pemerintah," tutur Juli Amin.

Kadiv Advokasi AJI Banda Aceh, Rahmat Fajri, berharap Pemerintah Aceh dan terutama DPR Aceh harus ikut serta mendorong penundaan pengesahan RKUHP tersebut. Serta mendesak DPR RI menghapus pasal-pasal yang dinilai publik bermasalah.

"Terutama kepada anggota DPR RI asal Aceh, kami mendesak agar mereka selaku wakil rakyat Aceh di Senayan harus menyuarakan penolakan pengesahan peraturan tersebut," ujar Rahmat.

Sementara itu di Jakarta, pada Selasa siang, Paripurna DPR telah mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang.

Menkumham Yasonna H Laoly dalam jumpa pers di kompleks parlemen usai sidang mengatakan KUHP terbaru itu akan mengalami masa transisi untuk sosialisasi selama tiga tahun sebelum berlaku seutuhnya.

Dia pun menegaskan bagi yang masih tak setuju dengan materi dalam KUHP terbaru agar menjalani mekanisme uji materi atau uji formil di Mahkamah Konstitusi (MK).

(dra/kid)


[Gambas:Video CNN]
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TERPOPULER