Terima Curhat Dokter PPDS, Menkes Kesal Masih Ada Budaya Perundungan

Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia (RI), Budi Gunadi Sadikin, menegaskan pihaknya akan melakukan reformasi kesehatan berdasarkan peraturan. Komitmen tersebut dia sampaikan setelah mendengarkan keluh kesah para peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS), dalam acara Dialog Menteri Kesehatan Dengan Para Dokter PPDS (Residen) secara virtual, Minggu (4/12).

Menurut Budi, reformasi tersebut harus dilakukan agar dapat meningkatkan produksi dokter spesialis yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Terlebih, dirinya menemui masih banyaknya anomali dalam pendidikan dokter spesialis.

Salah satunya, dia menambahkan, selama ini masih banyak mahasiswa yang mengalami perundungan atau bullying pada masa pendidikan. Hanya saja, korban perundungan tersebut tidak berani mengutarakan fakta sebenarnya.

"Masalah bullying, ini aku mau share yang aku dengar, orang bilang oknum, tapi kalau aku tanya jujur ngeluh semua banyak sekali. Kenapa sih harus di-bully? Beliin apalah, sediain makanan, kadang nyiapin lapangan bola, beliin sepatu, wah segala macam," sebut Menkes.

Pada akhirnya, persoalan tersebut membuat jumlah tenaga kesehatan Indonesia masih jauh dari kata ideal. Akibatnya, angka kematian tinggi lantaran kurangnya sumber daya manusia (SDM) dokter spesialis.

Melihat banyaknya laporan yang masuk, Budi pun akan mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menerbitkan aturan untuk meningkatkan efisiensi Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS. Salah satu hal yang akan diatur adalah pemberian sanksi bagi pelaku perundungan terhadap peserta PPDS.

Pihaknya akan menyiapkan sanksi bagi tindak perundungan kepada dokter PPDS. Dia mengancam bila perundungan terjadi di sebuah rumah, sanksi akan diberikan dengan mencopot atau mengganti direktur di rumah sakit pemerintah.

"Saya nanti akan ngomong itu sebagai regulasi. Jadi nanti kalau itu (bullying) terjadi, diganti orangnya, kalau ternyata direktur RS-nya tidak menangani ya diganti direktur RS-nya, at least dari pemerintah itu yang bisa dilakukan," beber Menkes.

Meski begitu, Menkes berpesan agar kebiasaan bullying tak ikut dibawa mahasiswa residen ketika sudah menjadi senior. Hal itulah yang dinilai efektif memutus perundungan, selain peraturan atau regulasi.

"Jadi teman-teman kalau sudah senior jangan seperti itu, ini kan terus-terusan nih, you have to promise me kalau Anda jadi senior jangan seperti itu. That is the best way, one day kan Anda semua di sini akan jadi senior, berhentiin dong," ujar dia.

Budi juga menemukan beberapa maslah yang harus segera ditemukan solusinya untuk dapat meningkatkan jumlah dokter spesiaslis indonesia secara masif. Salah satunya adalah bahwa biaya masuk PPDS yang cukup besar.

Di samping itu, para dokter residen juga tidak mendapatkan upah praktik lantaran berbasis universitas. Kenyataan sebaliknya malah ditemukan di luar negeri.

"Di seluruh negara dibayar loh dokter spesialis, kenapa di kita mesti bayar, karena kita university base, nggak banyak negara yang spesialisnya di university base, jadi orang ikut sekolah ya bayar, tapi pendekatan di luar negeri dokter spesialis itu ya hospital based, kerja di RS, jadi mereka dibayar," lanjut Menkes.

Tak berhenti di biaya, proses masuk PPDS disebutnya juga ruwet. Menkes Budi mengaku kerap mendapatkan banyak permintaan rekomendasi untuk dokter residen.

Bukan tanpa sebab, kebanyakan dari mereka khawatir kalah saing dengan calon dokter spesialis anak profesor.

"Surat izin STR, SIP, itu banyak yang mengeluh ke saya, oh saya spesialis pak tapi mau masuk satu kota susah pak karena nggak dikasih rekomendasi sama yang di sana, aku sering denger tuh, kalau nggak dikasih rekomendasi, dikasihnya ke tempat lain," pungkasnya.