Apa itu Pangkat Tituler yang Diberikan Prabowo ke Deddy Corbuzier?

Selebritas Deddy Corbuzier mengaku diberi pangkat Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat oleh Menhan Prabowo Subianto.

Ia mengklaim pangkat tersebut juga disahkan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.

"Ini artinya mengawali perjalanan baru bagi saya untuk mengemban tugas dan tanggung jawab pada NKRI secara bersih dan tidak memihak kecuali pada Pancasila. Mudah mudahan dengan hadirnya saya di Keluarga Besar TNI bisa lebih memberikan warna baru dan gagasan gagasan untuk rakyat, bangsa, dan negara," kata Deddy lewat akun instagramnya.

Pemberian pangkat tituler itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.

Dalam PP itu, dijelaskan bahwa pangkat tituler merupakan salah satu pangkat TNI khusus selain pangkat lokal.

Lihat Juga : Disematkan Prabowo, Deddy Corbuzier Kini Berpangkat Letkol Tituler

Pangkat tituler adalah pangkat yang diberikan kepada warga negara yang sepadan dengan jabatan keprajuritannya. Jabatan yang dipangku orang dengan pangkat tituler, serendah-rendahnya Letnan Dua.

Setelah yang bersangkutan tidak lagi memangku jabatan keprajuritan, maka pangkat yang bersifat tituler dicabut.

Pasal 29 PP itu menjelaskan pangkat tituler diberikan kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia untuk menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI.

Penerima pangkat tituler akan mendapatkan perlakuan administrasi terbatas selama masih memangku jabatan atau pangkat belum dicabut.

"Warga Negara yang diberi pangkat tituler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hukum militer dan berada dalam kewenangan peradilan militer sebagaimana yang berlaku bagi Prajurit," tulis PP itu.

Lihat Juga : Deddy Corbuzier Terima Pangkat Militer Tituler dari Prabowo

Kapuspen TNI Laksda Kisdiyanto mengatakan dengan pemberian pangkat itu, Deddy akan mendapatkan hak seperti anggota TNI.

"Tapi terbatas dan juga akan dikenakan aturan hukum militer apabila melakukan pelanggaran. (Hak) Termasuk gaji tunjangan," kata Kisdiyanto saat dihubungi, Senin (12/12).