Massa Demo di Bawaslu Desak Sanksi Anies karena Curi Start Kampanye

Kelompok yang menamakan diri Gerakan Tolak Pemilu Curang mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk memberikan sanksi kepada Anies Baswedan dan Partai Nasdem karena dianggap telah curi start kampanye Pilpres 2024.

Kelompok itu menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu RI, Jakarta. Mereka mengenakan topeng Anies dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Kami ingin Bawaslu dan KPU memberikan teguran kepada Anies Rasyid Baswedan dan partai pendukungnya," kata orator Popal di depan Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (16/12).

Kelompok itu menilai Anies tak etis karena melakukan kampanye di luar jadwal. Mereka khawatir manuver Anies itu diikuti kandidat calon presiden lainnya.

Mereka juga menilai manuver Anies tak adil bagi kandidat lain. Menurut mereka, kandidat lain mengikuti aturan kampanye yang berlaku.

"Kami memberikan kartu merah kepada Bapak Anies Rasyid Baswedan," ujarnya.

Unjuk rasa hanya berjalan sekitar 15 menit. Tak ada perwakilan Bawaslu yang menerima perwakilan massa aksi. Massa pun membubarkan diri.

Sebelumnya, Anies yang merupakan bakal capres dari Partai NasDem sempat dilaporkan oleh warga berinisial MT soal kunjungannya ke Aceh karena diduga melanggar aturan Pemilu 2024.

Menurut laporan MT, Anies menandatangani petisi dukungan jadi presiden pada 2 Desember 2022 di Masjid Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Bawaslu menyatakan tak menemukan pelanggaran dalam peristiwa itu. Namun, Bawaslu menilai kegiatan safari politik Anies tersebut kurang etis. Anies dinilai telah melakukan kampanye terselubung dan terkesan mencuri start kampanye Pilpres 2024.