Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu lebih mengoptimalkan pendidikan dan pencegahan sebelum melakukan penindakan.
Ma'ruf bicara demikian usai Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dikritik karena menyebut penindakan oleh KPK berupa operasi tangkap tangan (OTT) membuat citra negara menjadi buruk.
"Bagaimana supaya tidak lagi terjadi penindakan, lebih masif ada di pendidikan dan pencegahan," kata Ma'ruf usai acara Pemberian Anugerah Revolusi Mental di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (21/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bukan berarti pemerintah ingin KPK berhenti melakukan penindakan berupa operasi tangkap tangan.
Menurut Ma'ruf penindakan tetap bisa dilakukan jika pendidikan dan pencegahan masih belum optimal.
"Jadi kalau pencegahan dan pendidikan ini sudah berhasil mungkin penindakan itu bisa tidak ada, minim," kata Ma'ruf.
Dia menjelaskan bahwa tiap negara memang menerapkan pendidikan, pencegahan dan penindakan dalam menghadapi korupsi.
Tiga hal itu selalu dilakukan lantaran saling berkorelasi.
"Tapi secara menyeluruh memang yang dilakukan di dunia di mana pun termasuk KPK itu menggunakan pendekatan trisula ini, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan," kata Ma'ruf.
Sebelumnya, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi pembicaraan usai menyebut OTT KPK membuat citra negara menjadi buruk.
Dia pun mendorong agar penerapan digitalisasi dimasifkan, karena transparansinya bisa membuat KPK tidak perlu lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT)
"OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget, tapi kalau kita digitalize siapa yang mau lawan kita," ujar Luhut dalam paparannya pada acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024.
(rzr/bmw)