Diperiksa soal Polisikan Walkot Depok, Deolipa Dicecar 17 Pertanyaan
Advokat Deolipa Yumara dicecar 17 pertanyaan oleh penyidik terkait laporannya terhadap Wali Kota Depok, Muhammad Idris soal polemik penggusuran lahan SDN Pondok Cina 1.
Deolipa diperiksa penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam kapasitasnya sebagai saksi pelapor.
"Tadi sudah di-BAP, saya sendiri sudah ditanyakan sekitar 17 pertanyaan seputar apa yang terjadi di dalam persoalan SDN Pocin 1," kata Deolipa kepada wartawan, Rabu (21/12).
Deolipa mengungkapkan belasan pertanyaan yang dilayangkan penyidik itu terkait dengan sejumlah hal. Salah satunya, soal kondisi psikologis siswa yang terdampak polemik relokasi SD di pinggir Jalan Margonda Raya, Depok itu.
"Yang digali adalah mengenai sejauh mana anak-anak ini mengalami gangguan kesehatan mentalnya, gangguan fungsi sosialnya. Terus sejauh mana mengalami sakit hati atau kekecewaan. Itu yang digali," kata Deolipa.
Sebelumnya, Deolipa melaporkan Idris ke Polda Metro Jaya buntut kisruh lahan SDN Pocin 1 yang akan dialihfungsikan untuk bangunan masjid. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/B/6354/XII/2022/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 13 Desember 2022.
Idris dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 77 juncto Pasal 76A butir A Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.
Sementara itu, pada Rabu (14/12), Idris telah menyatakan proyek pembangunan Masjid Al Quddus di lahan SDN Pocin 1 ditunda. Keputusan itu diambil setelah Pemkot Depok bertemu dengan sejumlah kementerian dan melihat situasi terkini.
Idris juga menyebut kegiatan belajar mengajar di SDN Pocin 1 sepenuhnya akan tetap difasilitasi sampai ada ruang kelas baru di SDN Pocin 5.
Di sisi lain, pada Jumat (16/12), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menolak SDN Pocin 1 digusur demi pembangunan masjid. Muhadjir mengingatkan bahwa pendidikan lebih penting.
Eks Mendikbud itu pun mengatakan sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Depok terkait polemik SDN Pocin 1. Dia berujar bakal berbicara lagi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait polemik SDN Pocin 1.