DPR Minta Wakapolri Jelaskan Isu Pemotongan Demosi Kombes Rizal Irawan

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan meminta Wakapolri Komjen Gatot Edy Pramono menjelaskan alasan pengurangan sanksi demosi Kombes Rizal Irawan yang diduga terlibat kasus pemerasan terhadap pengusaha Tony Sutrisno.

Sebelumnya, Rizal dijatuhi sanksi demosi selama lima tahun. Namun, hukuman disiplin itu dipangkas menjadi satu tahun setelah pelanggar mengajukan banding.

Ia berkata, penjelasan itu diperlukan mengingat kinerja Polri tengah disorot publik karena masalah terkait integritas anggotanya

"Ada problem besar dalam internal Polri, dan itu berkaitan dengan integritas personelnya," kata Hinca saat dihubungi wartawan, Senin (26/12).

Lihat Juga : ISESS Respons Kasus SP3 Andi Rian: Bukti Kegagalan SDM Polri

Ia berharap gaduh di internal Polri bisa diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Politikus Partai Demokrat itu berkata, pemotongan sanksi demosi Rizal tidak adil dan bertentangan dengan etika kepolisian.

Atas dasar itu, Hinca mendesak Gatot segera memberikan klarifikasi mengingat kasus ini telah menjadi perhatian publik.

"Sekalipun ada mekanisme banding kepada Wakapolri, karena persoalan integritas ini menyangkut bukan satu orang dua orang, tentu ini tidak adil dan melanggar etika itu sendiri," kata Hinca.

"Karena itu Wakapolri harus menjelaskan ke publik mengapa dan apa alasannya," sambungnya.

Lebih lanjut, Hinca mengaku akan meminta penjelasan Gatot dan Kadiv Propam Polri Irjen Syahar Diantono dalam rapat di Komisi III DPR mendatang terkait pengurangan sanksi demosi Rizal.

Lihat Juga : ISESS Harap Ketegasan Jokowi Jika Kapolri Tak Mampu Usut SP3 Andi Rian

Ia berkata, publik memiliki hak untuk mengetahui alasan Gatot menerima banding Rizal. Pasalnya, menurutnya, tindakan itu menunjukkan Gatot telah memberi perlakuan yang berbeda dengan personel lain yang turut menjadi pelaku pemerasan.

"Wakapolri sudah didesak seperti ini harus menjelaskan, tidak bisa tidak," tuturnya.

CNNIndonesia.com sudah mencoba menghubungi Wakapolri Komjen Gatot Edy Pramono dan Kadiv Propam Polri Irjen Syahar Diantono untuk meminta respons terkait permintaan anggota Komisi III DPR ini. Namun, Gatot dan Syahar belum merespons hingga berita ini diturunkan.

Lihat Juga : IPW Minta Kapolri Audit Investigasi Penerbitan SP3 di Bareskrim