Cuaca Ekstrem dan Segudang PR Mitigasi Bencana Pemerintah
CNN Indonesia
Rabu, 28 Des 2022 14:08 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Ilustrasi. Potensi cuaca buruk diprediksi terjadi di sejumlah wilayah di penghujung tahun. Mitigasi dan akurasi data jadi kunci dalam menghadapi risiko bencana. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Menurut Trubus, mitigasi bencana juga harus didukung data akurat. Dengan akurasi data yang tinggi, maka proses pra bencana seperti penyiapan dan pemetaan evakuasi warga dapat dilakukan dengan baik sehingga bisa meminimalisasi korban bencana.
"Akurasi data itu nomor satu menurut saya. Nah, saya lihat publik itu disajikan data akurasinya lemah dan kadang tidak transparan," ucapnya.
Ia mencontohkan soal data prakiraan cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Ia menyebut beberapa kali warga mengeluhkan prediksi BMKG yang meleset.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski ia mengamini prediksi tak bisa 100 persen akurat, tetapi Indonesia perlu belajar banyak dari negara lain soal akurasi data.
Trubus meminta pemerintah memberikan sokongan kepada BMKG soal infrastruktur, seperti teknologi peramalan cuaca hingga peningkatan kualitas dan keahlian khusus sumber daya manusia (SDM).
"Karena kalau tidak, lama-lama public trust akan menurun. Misalnya, kalau di Jepang itu akurat betul prakiraan cuaca, mereka juga akurat kalau ada gempa dan tsunami misalnya early warning bekerja. Nah, kita menurut saya lebih banyak ke politisasinya," kata dia.
Trubus juga merespons perbedaan prediksi antara BMKG dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) soal potensi cuaca ekstrem dan badai yang terjadi di wilayah Jabodetabek pada Rabu (28/12) ini.
Ia mengatakan kementerian/lembaga di Indonesia seharusnya saling berkoordinasi dan satu suara, sehingga tidak menimbulkan kebingungan publik. Ia khawatir hal ini bisa membuat upaya edukasi warga soal mitigasi bencana malah gagal.
"Dikhawatirkan publik malah 'emang gue pikirin' (EGP) dengan prediksi dan juga peringatan bencana nantinya, ini kan susah malah," ujarnya.
Pakar Insfrastruktur dan Tata Ruang Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Dwi Sawung menilai rata-rata proses pembangunan di Indonesia tidak memperhatikan kerentanan terhadap bencana. Padahal, pembangunan di daerah rawan bisa memperparah bencana.
Ia berujar masih banyak masyarakat yang bermukim di daerah rawan banjir. Menurutnya, hal itu tak jadi persoalan apabila mereka yang bertempat tinggal di sana sadar akan bahaya yang mengintai.
Mereka harus siap untuk berpindah ke tempat yang lebih aman apabila muncul tanda-tanda akan bencana.
"Soal tata kotanya atau tata wilayahnya yang buruk, daerah yang kita sebut sebagai floodplain daerah banjir dihuni oleh permukiman. Nah, itu kan harusnya tidak dihuni. Atau pun kalau dihuni bersiap terhadap bencana dan tahu bahwa daerahnya memang rawan, tidak denial," ujar Dwi.
Ia mengatakan pemerintah mesti menyiapkan ruang aman dan memberikan pemahaman mengenai lokasi mana saja yang merupakan zona bahaya, sehingga tidak layak menjadi tempat tinggal.
Dwi berpendapat edukasi soal mitigasi bencana mesti dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, masyarakat bisa siaga apabila sewaktu-waktu terjadi bencana. Ia juga berharap masyarakat mematuhi imbauan agar tak bepergian ke tempat rawan menyesuaikan kondisi cuaca pada saat ini.
Memasuki penghabisan tahun, cuaca buruk terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi kondisi cuaca ekstrem di Indonesia akan terjadi hingga pergantian tahun.
BMKG pun menetapkan 14 provinsi berstatus siaga potensi cuaca ekstrem pada periode 27-28 Desember 2022. Pada Rabu (28/12) ini misalnya, hujan lebat diperkirakan akan terjadi di Jawa Tengah dan Laut Jawa.
Akibat cuaca buruk, lebih dari 300 wisatawan terjebak di Pulau Karimunjawa, Jawa Tengah. Bantuan baru datang tepat di hari kelima sejak kapal terakhir merapat di Pulau Karimunjawa. Wisatawan yang terjebak baru bisa dievakuasi dengan kapal motor menuju pelabuhan di Semarang pada Selasa (27/12) malam.
Tak hanya itu, akses menuju Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, via jalur laut pun terputus sejak akhir pekan lalu imbas cuaca ekstrem. Jalur udara yang merupakan satu-satunya pintu masuk ke Pulau Bawean saat ini turut terdampak. Penerbangan kerap terlambat, bahkan pesawat gagal mendarat pada Selasa kemarin.
BMKG telah meminta pemerintah daerah menggencarkan sosialisasi dan edukasi secara lebih masif untuk meningkatkan pemahaman terkait pencegahan atau pengurangan risiko bencana hidrometeorologi.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai upaya mitigasi bencana di pulau-pulau kecil masih sangat rendah lantaran minimnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan aparat penegak hukum.
Ia berpendapat pemda dan lembaga tersebut berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi dalam menyiapkan aspek pencegahan dan mitigasi bencana. Menurut Trubus, kebijakan mengenai bencana di Indonesia biasanya baru dibahas setelah terjadi suatu bencana.
"Mitigasi masih rendah, masih minim. Terus sifatnya responsif reaktif doang. Mereka (pemerintah) kalau ada bencana baru bangun posko-posko. Ibaratnya kalau sudah ada kebakaran baru ada tindakan," kata Trubus saat dihubungi CNNIndonesia.com.
Trubus menegaskan semestinya pemerintah telah menyiapkan mitigasi bencana dengan baik. Misalnya, menyediakan tempat perlindungan yang aman dan menyiapkan jalur evakuasi.
Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah bersinergi. Pemetaan daerah rawan bencana perlu dilakukan untuk menyiapkan bantuan dan pertolongan. Hal ini pun perlu disosialisasikan kepada masyarakat sebelum bencana terjadi.
"Misalnya untuk daerah yang rawan banjir itu sudah disiapkan perahu, tempat evakuasinya di mana, titik kumpulnya ada di mana. Itu semua sudah diedukasikan ke masyarakat. Jadi masyarakat sudah tahu," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah perlu melakukan upaya mitigasi lewat regulasi. Trubus menuturkan kebijakan pemerintah merupakan hal penting dalam penanggulangan bencana.
"Jadi bikin kebijakan yang regulasinya jelas dulu. Pemerintah daerah kan biasanya punya Perda. Perdanya itu disinkronkan dengan aturan-aturan lain, aturan pusat maupun yang di daerah," ujarnya.
Berlanjut ke halaman berikutnya...
Pentingnya Akurasi Data agar Siaga
Ilustrasi. Potensi cuaca buruk diprediksi terjadi di sejumlah wilayah di penghujung tahun. Mitigasi dan akurasi data jadi kunci dalam menghadapi risiko bencana. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Menurut Trubus, mitigasi bencana juga harus didukung data akurat. Dengan akurasi data yang tinggi, maka proses pra bencana seperti penyiapan dan pemetaan evakuasi warga dapat dilakukan dengan baik sehingga bisa meminimalisasi korban bencana.
"Akurasi data itu nomor satu menurut saya. Nah, saya lihat publik itu disajikan data akurasinya lemah dan kadang tidak transparan," ucapnya.
Ia mencontohkan soal data prakiraan cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Ia menyebut beberapa kali warga mengeluhkan prediksi BMKG yang meleset.
Meski ia mengamini prediksi tak bisa 100 persen akurat, tetapi Indonesia perlu belajar banyak dari negara lain soal akurasi data.
Trubus meminta pemerintah memberikan sokongan kepada BMKG soal infrastruktur, seperti teknologi peramalan cuaca hingga peningkatan kualitas dan keahlian khusus sumber daya manusia (SDM).
"Karena kalau tidak, lama-lama public trust akan menurun. Misalnya, kalau di Jepang itu akurat betul prakiraan cuaca, mereka juga akurat kalau ada gempa dan tsunami misalnya early warning bekerja. Nah, kita menurut saya lebih banyak ke politisasinya," kata dia.
Trubus juga merespons perbedaan prediksi antara BMKG dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) soal potensi cuaca ekstrem dan badai yang terjadi di wilayah Jabodetabek pada Rabu (28/12) ini.
Ia mengatakan kementerian/lembaga di Indonesia seharusnya saling berkoordinasi dan satu suara, sehingga tidak menimbulkan kebingungan publik. Ia khawatir hal ini bisa membuat upaya edukasi warga soal mitigasi bencana malah gagal.
"Dikhawatirkan publik malah 'emang gue pikirin' (EGP) dengan prediksi dan juga peringatan bencana nantinya, ini kan susah malah," ujarnya.
Pakar Insfrastruktur dan Tata Ruang Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Dwi Sawung menilai rata-rata proses pembangunan di Indonesia tidak memperhatikan kerentanan terhadap bencana. Padahal, pembangunan di daerah rawan bisa memperparah bencana.
Ia berujar masih banyak masyarakat yang bermukim di daerah rawan banjir. Menurutnya, hal itu tak jadi persoalan apabila mereka yang bertempat tinggal di sana sadar akan bahaya yang mengintai.
Mereka harus siap untuk berpindah ke tempat yang lebih aman apabila muncul tanda-tanda akan bencana.
"Soal tata kotanya atau tata wilayahnya yang buruk, daerah yang kita sebut sebagai floodplain daerah banjir dihuni oleh permukiman. Nah, itu kan harusnya tidak dihuni. Atau pun kalau dihuni bersiap terhadap bencana dan tahu bahwa daerahnya memang rawan, tidak denial," ujar Dwi.
Ia mengatakan pemerintah mesti menyiapkan ruang aman dan memberikan pemahaman mengenai lokasi mana saja yang merupakan zona bahaya, sehingga tidak layak menjadi tempat tinggal.
Dwi berpendapat edukasi soal mitigasi bencana mesti dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, masyarakat bisa siaga apabila sewaktu-waktu terjadi bencana. Ia juga berharap masyarakat mematuhi imbauan agar tak bepergian ke tempat rawan menyesuaikan kondisi cuaca pada saat ini.
