Beda Sikap Luhut dan Firli Soal OTT KPK Bikin Jelek Citra RI

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berbeda sikap terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) para pelaku tindak pidana korupsi.

Luhut tak ingin Indonesia dikenal dunia internasional sebagai negara yang sering melakukan OTT. Padahal, terang Luhut, OTT tidak ada di negara-negara maju.

"Sebenarnya kita tak ingin negara kita masuk negara-negara yang OTT," kata Luhut dalam acara Green Port Awarding yang disiarkan di kanal YouTube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rabu (28/12).

Luhut bahkan menilai OTT yang dilakukan KPK membuat citra Indonesia menjadi jelek. Ia lantas mendorong agar penerapan digitalisasi dimasifkan karena transparansi bisa membuat KPK tidak perlu lagi melakukan OTT.

Lihat Juga : Usul Mahfud MD Mencegah OTT KPK: Digitalisasi Tender dan Hibah

"OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget, tapi kalau kita digitalize siapa yang mau lawan kita," kata Luhut.

Konteks digitalisasi yang dimaksud Luhut adalah digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan. Satu di antaranya integrasi 14 pelabuhan yang sudah menerapkan sistem digital.

Luhut pun menceritakan bahwa dirinya baru saja kembali dari Inggris dan berkesempatan menjelaskan empat pilar yang diterapkan Indonesia dalam mencegah korupsi saat diundang menjadi pembicara di salah satu stasiun televisi di sana.

"Saya baru dari London, semua orang puji kita sampai saya diundang live di Bloomberg TV. Saya jelaskan ada empat pilar Indonesia, efisiensi, kedua hilirisasi, ketiga dana desa, saya jelaskan untuk harga komoditi, dua pertama tadi itu kunci jadi kalau mau kita kerja dengan hati kita enggak mau maling aja masih bisa," terang Luhut.

Keinginan Luhut agar meniadakan OTT, tidak mendapat respons baik dari KPK. Ketua KPK Firli Bahuri justru meminta jajarannya tidak ragu menindak tegas koruptor termasuk dengan melakukan OTT.

Firli menyatakan tugas lembaga antirasuah ke depan akan semakin berat sehingga diperlukan ketegasan dalam penegakan hukum.

"Mengingat tugas-tugas KPK di waktu-waktu yang akan datang akan semakin berat, maka saya juga memerintahkan kepada segenap insan KPK, jangan pernah ada keraguan untuk bertindak tegas melakukan tindakan penegakan hukum bagi pelaku korupsi. Termasuk tindakan tangkap tangan!" ucap Firli.

Lihat Juga : Luhut: Jangan Jadi Negara Drama yang Senang Lihat OTT

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai OTT yang sudah dilakukan KPK berkali-kali tak membuat para calon koruptor kapok.

Alex menilai justru para calon koruptor 'bermain cantik' dengan mengubah pola praktik korupsi dan suap. Ia memandang para calon koruptor sudah memiliki bekal untuk melakukan korupsi yang 'aman' dengan mempelajari taktik KPK.

"Dengan OTT berkali-kali pun tidak membuat para pejabat, para penyelenggara negara, itu menjadi kapok atau menimbulkan deterrence effect," terang Alex.