1 Komisioner KPU dan 10 Pimpinan KPUD Dilaporkan ke DKPP

Sebanyak 10 Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah dan seorang Komisioner KPU RI dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan ini terkait dugaan kecurangan KPU selama proses verifikasi partai peserta Pemilu.

Laporan ini dibuat oleh Tim Advokasi Kawal Pemilu Bersih yang bertindak sebagai kuasa hukum pelapor.

Lihat Juga : Kuasa Hukum: KPUD Kembali Diintimidasi Usai Laporkan Dugaan Manipulasi

"Ada 11 teradu yang kami laporkan dari KPU Provinsi, Kabupaten dan RI," ujar Ibnu Syamsu selaku kuasa hukum pelapor di Kantor DKPP, Kamis (29/12).

"Ada satu (komisioner) KPU RI yang kami laporkan karena menurut kami ada hubungan atau keterkaitan dalam proses verifikasi faktual yang terjadi pada November itu," imbuhnya.

Ibnu menuturkan, dari ke-11 orang itu terdapat satu yang namanya telah tercatut dalam laporan ke DKPP pada Rabu (21/12). Dia menyebut orang itu merupakan Komisioner KPU RI.

"Iya benar, mengapa sama? Karena kausalitas antara verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan dengan waktunya dia menyampaikan itu gitu. Karena saat menyampaikan itu, KPU di daerah dan KPU di provinsi sedang melakukan verifikasi faktual perbaikan. Sehingga, kami menduga itu ada hubungan kausalitasnya, tentu itu masih dugaan dari kami," katanya.

Lihat Juga : Petugas KPUD Akan Minta Perlindungan LPSK Usai Laporkan Intimidasi KPU

Dalam pelaporannya, mereka menyertakan alat bukti berupa berita acara KPU. Salah satunya yang berkaitan dengan proses verifikasi faktual.

"Kami bawa berita acara terkait rapat mereka yang menyatakan misal setuju atau tidak dalam hal mengikuti instruksi dari pimpinan, dan selain itu, perintah berita lainnya, yang itu ada hubungan dengan verifikasi faktual ini," tutur Ibnu.

Ibnu menerangkan laporan itu dibuat atas dasar dugaan kecurangan dengan modus meloloskan partai yang seharusnya mengikuti proses verifikasi faktual perbaikan, tetapi diloloskan pada proses verifikasi faktual yang sejak awal November lalu.

"Modus yang dilakukan berdasarkan cerita dari pemberi kuasa tegaskan pada tanggal 7 ada perintah dari pimpinan untuk meloloskan salah satu partai yang pada tanggal 7 itu masih proses verifikasi faktual belum verifikasi perbaikan. Tapi, salah satu partai ini sudah diminta untuk diloloskan," terang Ibnu.

Lihat Juga : Idham Holik Dilaporkan ke DKPP soal Dugaan Intimidasi KPU Daerah

Infografis Daftar Lengkap Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2024. (Basith Subastian/CNN Indonesia)