DPR Kritik KPU Bicara Peluang Pemilu 2024 Coblos Partai Bukan Caleg

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengkritik KPU yang berbicara soal peluang pemilihan legislatif (pileg) akan dilakukan secara proporsional tertutup pada Pemilu 2024.

Doli menilai KPU telah berbicara topik di luar kewenangannya. Sebab, kemungkinan sistem pemilu itu hanya bisa dilakukan setelah diatur lewat UU atau Perppu yang telah disepakati pemerintah dan DPR.

Lihat Juga : Kewenangan KPU dalam Penentuan Dapil Akan Berlaku di Pemilu 2024

Sedangkan dalam kasus ini, menurut Doli, KPU hanya lembaga yang melaksanakan undang-undang.

"Itu Saudara Hasyim [Hasyim Asy'ari selaku Ketua KPU] dalam kapasitas apa mengeluarkan pernyataan seperti itu," kata Doli dalam keterangannya, Kamis (29/12).

Selain pemerintah dan DPR, kemungkinan sistem proporsional terutup juga hanya bisa terjadi melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Doli menegaskan hanya tiga lembaga tersebut yang berwenang bicara soal peluang pemberlakuan sistem tersebut.

Doli mendengar saat ini ada pihak yang tengah mengajukan judicial review terhadap Pasal 168 ayat UU Nomor 7 Tahun 2017 soal Pemilu. Namun, politikus Partai Golkar itu mempertanyakan apakah KPU menjadi pihak yang melayangkan gugatan tersebut.

Lihat Juga : Respons Putusan MK, KPU Segera Susun Aturan Soal Penentuan Dapil DPR

"Atau apakah MK sudah mengambil keputusan yang cuma Hasyim yang tahu?" Sindir Doli.

Sistem pemilu proporsional tertutup memungkinkan pemilih dalam pemilu legislatif hanya memilih partai, dan bukan calon. Sistem itu berbeda dengan proporsional terbuka yang saat ini berlaku, di mana masyarakat bisa memilih calon legislatif.

Jika sistem proporsional tertutup berlaku, surat suara hanya akan berisi nama, nomor urut, dan logo partai. Sementara, partai politik yang menang dan mendapat jatah kursi, berhak menentukan orang yang akan duduk di kursi parlemen itu.

Peluang proporsional tertutup sebelumnya disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Dia mengatakan sistem tersebut sedang disidangkan di MK.

Lihat Juga : KPU Diminta Segera Tindaklanjuti Putusan MK soal Penentuan Dapil Pileg

Menurutnya, ada kemungkinan MK menetapkan sistem tertutup jika melihat rekam jejak putusan selama ini.

"Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup," kata Hasyim dalam acara Catatan Akhir Tahun 2022 di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (29/12).