Deret PR Orang Tua & Keseriusan Negara Cegah Penculikan Anak Berulang

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyebut pemerintah setiap tahunnya terus mengupayakan agar jumlah kasus kekerasan pada anak menurun, namun ternyata malah sebaliknya.

Deputi Bidang Perlindungan Anak KemenPPPA Nahar lantas menilai perlindungan pada anak merupakan upaya kolaboratif karena tidak bisa berdiri sendiri.

Berdasarkan data KemenPPPA, angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada 2019, 11.278 kasus pada 2020, dan menjadi 14.517 kasus pada 2021.

Terbaru, sejak Januari sampai dengan November 2022, tercatat sebanyak 13.359 kasus kekerasan terhadap anak dengan korban sebanyak 14.586 anak yang terdiri atas 3.349 anak laki-laki dan 11.237 anak perempuan.

Nahar menilai salah satu strategi pemerintah untuk menghadapi permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di tengah-tengah keluarga dan masyarakat adalah dengan memperbaiki sistem pelaporan, pelayanan, pengaduan, serta menjadikan data pelaporan agar lebih akurat dan real time.

"Untuk yang 2022 kami masih belum merampungkan laporan data yang masuk. Jadi artinya bahwa kemungkinan jumlahnya akan mendekati 2021, tapi kita lihat lagi kurang atau lebihnya. Tapi ini juga artinya korelasi layanan pengaduan semakin signifikan," kata Nahar kepada CNNIndonesia.com, Rabu (4/1) malam.

Lihat Juga : Diiming-imingi Es Krim, Balita di Cilegon Diculik

Nahar mengatakan upaya terpenting untuk mencegah kasus kekerasan pada anak adalah mengedukasi orang tua. Para orang tua diminta untuk memiliki strategi preventif dalam melindungi anak dari penculikan hingga kekerasan seksual yang dilakukan orang asing.

Nahar juga mengingatkan kepada seluruh orang tua dan keluarga terdekat untuk terus bersama-sama mendampingi, memantau, dan selalu menjaga anak dari setiap bentuk kekerasan. Ia pun mengimbau agar orang tua selalu mengingatkan anak untuk bijak dalam menggunakan gadget.

Orang tua juga harus memiliki pemahaman dan pengetahuan soal penculikan hingga bagaimana cara melapor. Lingkungan yang sama juga diharapkan mampu memiliki sensibilitas yang tinggi apabila dalam kasus anak menjadi korban kekerasan oleh orang tua mereka sendiri.

"Secara kebijakan nasional, sebetulnya ada kebijakan nasional yang sudah dikembangkan untuk memastikan bahwa upaya perlindungan anak perlu dilakukan. Selain itu pemerintah juga mengimplementasikan kota layak anak atau kota ramah anak," kata dia.

Lihat Juga : Remaja Lampung Perkosa Ibu Kandung dan Cabuli Adik Usia 7 Tahun

Terdapat sejumlah parameter untuk kota kayak anak, di antaranya penyediaan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi yang sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan.

Kemudian menyediakan kebijakan dan anggaran khusus untuk anak; menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga memungkinkan anak dapat berkembang; serta keseimbangan di bidang sosial, ekonomi, dan terlindungi dari pengaruh kerusakan lingkungan dan bencana alam.

Pemerintah kota juga diminta memberikan perhatian khusus pada anak yang bekerja di jalan, mengalami eksploitasi seksual, hidup dengan kecacatan atau tanpa dukungan orang tua, hingga adanya wadah bagi anak-anak untuk berperan serta dalam pembuatan keputusan yang berpengaruh langsung pada kehidupan anak-anak.

"Dan yang perlu dioptimalkan ada tiga hal. Yaitu pencegahan, penanganan dan penguatan kelembagaan. Nah, Kami juga terus mendorong pihak kepolisian untuk menangani kejahatan-kejahatan terhadap anak secara tuntas dan tanpa pandang bulu," ujar Nahar.