Duduk Perkara Kasus Pengadaan Tanah Pulogebang yang Diusut KPK

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta pada Selasa (17/1) sore ini.

Upaya paksa itu terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tahun 2018-2019.

"Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa (17/1).

"Perkembangannya akan kami sampaikan kembali," sambungnya.

Lihat Juga : Ketua DPRD DKI Dukung Penggeledahan KPK Terkait Kasus Lahan Pulogebang

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta menyatakan terbuka terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penggeledahan yang dilakukan di gedung DPRD DKI Jakarta.

Pras, panggilan akrabnya, mengaku belum mengetahui pasti penyelidikan yang dilakukan tim KPK dalam perkara apa. Meski demikian ia memastikan bahwa seluruh proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum.

"Semua rapat Banggar saya buka, terbuka untuk umum. Siapa pun bisa menyaksikan. Dalam hal ini pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (17/3).

Lihat Juga : KPK Geledah DPRD DKI Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Tanah Pulogebang

Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, kasus Pulogebang ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul yang menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya periode 2016-2021 Yoory Corneles Pinontoan dan kawan-kawan.

KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang. Namun, lembaga antirasuah ini belum mengumumkannya ke publik.

Hal itu berdasarkan kebijakan pimpinan KPK era Firli Bahuri Cs yang baru akan menyampaikan konstruksi kasus berikut identitas tersangka bersamaan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

Pengadaan tanah dalam kasus ini merupakan proyek Perumda Sarana Jaya tahun 2018-2019.

Dalam proses penyidikan berjalan, KPK sudah memeriksa puluhan saksi yang terdiri dari pegawai BPN, pegawai BUMD, swasta, dan notaris.

Anggota DPRD DKI Jakarta M. Taufik pun sudah dilakukan pemeriksaan pada Kamis, 8 September 2022 lalu. Saat itu, dia didalami perihal pembahasan anggaran untuk pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang.

Taufik mengaku penyidik KPK turut menanyakan hubungan dirinya dengan Yoory Corneles Pinontoan.

"Ya, saya misalnya 'kenal pak Yorry?' kenal. Kan pernah pertemuan dalam pembahasan di APBD anggaran, itu aja kok," ucap Taufik kepada wartawan seusai pemeriksaan tersebut.

Lihat Juga : KPK Geledah DPRD DKI, Akses Masuk Dijaga Ketat Pamdal