Staf Menag: Jika Tak Naik, Biaya Haji 2028 Dibayar Jemaah 100 Persen

CNN Indonesia
Rabu, 25 Jan 2023 17:40 WIB
Staf Ahli Menag mengatakan andai tak naik tahun ini, maka biaya haji 2028 akan sepenuhnya ditanggung oleh calon jemaah haji Indonesia. Petugas menyemprotkan disinfektan ke miniatur Ka'bah dan Maqam Ibrahim di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Staf Ahli Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Abu Rokhmad, mengatakan andai tak naik tahun ini, maka ada kemungkinan biaya haji 2028 akan sepenuhnya ditanggung oleh calon jemaah haji asal Indonesia.

Dia menuturkan hal tersebut merespons usulan Menag Yaqut ke DPR untuk menaikkan Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini.

Abu membeberkan selama ini jemaah haji membayar BPIH dengan dibantu subsidi yang berasal dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Biaya haji kalau sepenuhnya diambilkan dari nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh BPKH, maka menurut hitung-hitungannya BPKH tahun 2027 itu nilai manfaat dan haji itu akan habis," kata Abu di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Rabu (25/1).

"Berarti pada tahun musim haji 2028 ada kemungkinan jemaah haji akan menanggung 100 persen biaya haji yang harus dia keluarkan supaya dia berangkat haji," imbuh Staf Ahli Menag bidang Hukum dan HAM itu.

Melihat kondisi itu, Abu mengklaim usulan Yaqut ke DPR untuk menaikkan biaya haji pada 2023 adalah dengan tujuan untuk menjaga setidaknya dua hal.

Pertama, biaya haji yang seharusnya ditanggung masing-masing jemaah itu cukup besar yakni sekitar Rp98 juta. Selama ini pemerintah menurutnya telah menggunakan subsidi cukup besar untuk membantu meringankan jemaah.

Kedua, menurutnya, Kemenag telah berupaya menjaga azas keadilan. Dia mengatakan apabila nilai manfaat biaya haji habis untuk masa sekarang, akan muncul ketidakadilan untuk jemaah di puluhan tahun mendatang.

Abu selanjutnya memastikan usulan kenaikan biaya haji ini hanya diusulkan untuk tahun ini sehingga ada kemungkinan di tahun-tahun berikutnya berbeda dengan kebijakan saat ini.

"Hanya di tahun ini. Nanti tahun depan tentu akan dibicarakan kembali dengan Komisi VIII DPR RI. Ini kan saya melihat kan begini, ini proses yang sangat demokratis," ujarnya.

(khr/kid)


[Gambas:Video CNN]
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TERPOPULER