Anies Genggam Tiket Capres, Siapa Layak Jadi Cawapres?

Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan resmi mendapat tiket untuk bertarung di Pilpres 2024 dari tiga partai politik, yakni Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lewat Koalisi Perubahan.

Kesepakatan tiga parpol tersebut membuat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) bagi Anies sebagai calon presiden (capres) sudah terpenuhi. Namun masih ada satu isu yang masih belum disepakati demi memuluskan kemenangan Anies memperebutkan kursi RI 1, yakni nama calon wakil presiden (cawapres). 

Utusan tim kecil Anies, Sudirman Said mengaku pembahasan cawapres masih cair untuk mempertimbangkan sosok yang kuat dari segi elektabilitas maupun kinerja.

"Tahapannya, masing-masing partai mengumumkan dukungannya [Capres], kemudian deklarasi resmi ketiganya, sudah itu ada Sekber, baru memikirkan bagaimana memilih pasangannya (cawapres)," kata Sudirman di kawasan Kota Tangerang, Senin (30/1).

Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan ketiga parpol tersebut sudah membocorkan sosok cawapres Anies harus bisa membantu dari segi elektoral. Selain itu bisa koordinasi dan komunikasi dalam memperkuat koalisi yang ada dan punya chemistry.

Dengan demikian, Hendri mengatakan tantangan berat akan dihadapi oleh cawapres Anies di Pemilu 2024 mendatang. Pasalnya yang dilawan adalah kubu petahana atau rezim yang sedang berkuasa. 

"Ini sebuah kebiasaan politik yang bagus juga karena menyerahkan cawapres ke capres. Namun salah satu tantangannya adalah, cawapres harus berani atau siap dikriminalisasi. Harus jalan terus tidak boleh surut, karena ini lawannya rezim," kata Hendri kepada CNNIndonesia.com.

Cari cawapres yang bisa satukan koalisi dan basis suara di Jawa

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul curiga koalisi perubahan masih rapuh karena ada kesan partai besutan Surya Paloh itu memaksa Demokrat dan PKS ikut sepakat nama cawapres diserahkan ke Anies. 

"Karena Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang awalnya ngotot cawapres akhirnya mendukung Anies juga. Jadi ada kesan Demokrat dan PKS dipaksa serahkan nama cawapres ke Anies. Koalisi ini belum seratus persen," ujar Adib kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, Adib menilai ketiga parpol tersebut memiliki kekuatan yang hampir setara sehingga tarik menarik akan terus berlangsung demi mendapat posisi tawar yang kuat di dalam koalisi.

"Posisi cawapres itu akan terus diperebutkan. Bisa jadi koalisi tersebut tidak jadi karena ada yang tidak setuju dengan cawapres Anies di akhir," tuturnya.

Oleh sebab itu, menurutnya, Anies harus mendapatkan cawapres yang bisa menyatukan koalisi agar ada kekuatan antara ketiga partai politik bisa diimbangi. Namun, perlu juga memerhatikan soal penguatan atau preferensi pemilih.

"Cawapres harus bisa menyatukan tiga parpol di koalisi Anies," kata Adib.

Sejauh ini menurut Adib, Demokrat dan PKS sudah seirama dan mudah menyatu karena tidak mendapatkan apa-apa selama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat.

Ia kemudian meramal ada tiga nama yang bakal alot untuk direbutkan di poros koalisi Anies yakni AHY, eks Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) atau Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago juga menambahkan nama eks Panglima TNI Andika Perkasa bisa masuk bursa.

"Tarik menarik tiga parpol akan terjadi kalau muncul nama di luar koalisi seperti Khofifah dan Andika. Ini yang perlu diantisipasi koalisi Anies," kata Arifiki.

Arifki menilai cawapres dari wilayah Jawa akan menentukan kemenangan Anies di Pilpres 2024. Harus diakui, basis suara wilayah Jawa Timur atau Jawa Barat masih menjadi kunci kemenangan di pemillu.

"Sebab, kunci kemenangan Pilpres 2024 itu ada di daerah, seperti Jawa Barat dan Timur. Jadi, Anies akan mempertaruhkan faktor tersebut," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan sosok cawapres Anies bisa juga dipertimbangkan dari kalangan non-sipil dan di luar kelompok Islam yang selama ini melekat kuat dengan Anies.

"Cari cawapres yang bisa mendulang elektoral di luar basis suara kelompok Islam biar tidak tumpang tindih," kata Dedi kepada CNNIndonesia.com.