Demo Buruh di DPR Soroti Outsourcing, PT GNI hingga RUU Kesehatan

Massa aksi dari Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) tiba di depan Gedung DPR/MPR RI. Mereka mengusung tiga isu dalam aksinya.

Ketiga isu tersebut yaitu perlindungan untuk pekerja outsourcing (OS) di BUMN, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan perlindungan pekerja di perkebunan.

Terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz menyoroti kasus kecelakaan kerja di PT GNI, Morowali Utara, Sulawesi Tengah dan hak-hak pekerja yang tidak dipenuhi.

"Ada 2 orang meninggal jatuh ke tungku dari atas crane. Jatuh dan mati karena terbakar, ditambah banyak hak yang tidak dipenuhi," kata Riden.

Kemudian, dia juga menyoroti dugaan ketimpangan pekerja lokal dan luar negeri di area smelter PT GNI.

"Ada ketimpangan antara pekerja lokal dengan pekerja asing China, sangat jauh sekali kesejahteraannya," kata dia.

Dia juga menyoroti perlindungan pekerja di perkebunan sawit yang kurang diperhatikan. Padahal, menurutnya, Indonesia dikenal penghasil minyak goreng.

"Bahkan ada istilah sistem kerjanya target, misal harus 1 ton, ketika karyawan itu tidak sanggup, nanti diwajibkan diajak itu keluarga dan saudaranya untuk bekerja membantu demi menutupi 1 ton itu," kata dia.

Terakhir, dia mengkritisi draf RUU Kesehatan yang isinya akan mereduksi BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan.

Riden mengatakan aksi hari ini tidak hanya dilaksanakan di DPR, tetapi juga digelar di beberapa wilayah.

Pantauan CNNIndonesia.com, tiga buah mobil pengangkut sepiker dan satu mobil komando besar berada di tengah massa aksi.

Selain itu, pihak kepolisian juga telah memperketat keamanan gedung DPR RI dengan mempersiapkan 4 kendaraan taktis, 15 motor patroli, 2 mobil ambulans, dan 3 buah mobil water canon di dalam area gedung DPR RI.

Selain itu, ada pula kawat berduri yang terpasang mengelilingi pagar DPR RI. Sedangkan pihak kepolisian masih berteduh di bawah pohon sambil menunggu kedatangan demonstran.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo, sebanyak 1.623 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demo buruh yang digelar di depan Gedung DPR.

Disampaikan Trunoyudo, selama demo berlangsung jalur Transjakarta tetap dibuka.

"Dan siapkan dua lajur untuk kendaraan selama massa melaksanakan penyampaian pendapatnya," ucap dia.

Terpisah, Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam demo ini pihaknya menyuarakan soal penolakan isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Omnibus Law Cipta Kerja.

Isu lainnya adalah soal penolakan terhadap RUU Kesehatan. Dalam hal ini, Partai Buruh menyoroti revisi beberapa pasal di UU BPJS, antara lain tentang Dewan Pengawas dari unsur buruh dikurangi menjadi satu.

"Secara bersamaan dengan penolakan terhadap RUU Kesehatan, Partai Buruh mendesak RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera disahkan. Hal ini sebagaimana yang diminta presiden," kata Said dalam keterangannya.