Mahfud MD Ungkap Perintah Jokowi di Kasus Asabri, Wanaartha, Indosurya

Presiden Joko Widodo memerintahkan semua lembaga penegak hukum segera menindak kasus-kasus seperti yang terjadi di Wanaartha, Asabri dan Indosurya.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan perintah itu diberikan Jokowi saat rapat di Istana hari ini. Rapat dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin serta Ketua KPK Firli Bahuri.

"Penegakan hukum tadi sama Presiden [disampaikan] enggak usah menunggu arahan baru dari presiden. Penegakan hukum setegas-tegasnya terhadap Wanaartha, Indosurya, dan lain-lain. Asabri dan Garuda yang mungkin masih berlanjut dengan banding," kata Mahfud usai rapat dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/2).

Jokowi menyatakan komitmen terhadap penegakan hukum. Dia ingin aparat penegak hukum serius menindak kasus-kasus tersebut.

"Presiden meminta agar itu terus dilakukan secara tegas dan harus kita tunjukkan kepada publik bahwa kita sungguh-sungguh memberantas itu," ujarnya.

Jokowi menaruh perhatian terhadap kasus-kasus seperti Indosurya dan Wanaartha. Tadi pagi, Dia memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kasus serupa tak terulang.

Dia berkata kasus-kasus itu berdampak langsung kepada rakyat. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan akan terpengaruh.

"Indosurya, Wanaartha, unit link. Ini harus mikro satu-satu diikuti karena rakyat yang nangis, rakyat itu hanya minta satu: duit saya balik, uang saya balik," ucap Jokowi pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023, Jakarta, Senin (6/2).

"Karena waktu saya ke Tanah Abang menangis semua karena banyak yang kena itu. Waktu di Imlek juga sama, nangis-nangis itu juga, di Surabaya nangis-nangis itu juga," sambungnya.