Manuver Elite di Balik Isu Perjanjian Anies-Probowo dan Utang Rp50 M

Jalan Anies Baswedan menjadi calon presiden mulai digoyang dengan isu perjanjian politik dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Tak lama, menyeruak juga soal utang Anies ke Sandiaga Uno sebesar Rp50 miliar.

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno menjadi pertama yang mengungkap perjanjian politik ini.

Menurutnya, ada semacam perjanjian tertulis berisi sejumlah poin. Spekulasi pun muncul, satu di antaranya perihal Anies yang tak boleh menjadi capres selama Prabowo mencalonkan diri.

"[Perjanjian] tertulis, dan untuk episode itu saya mengusulkan Bang Akbar [Akbar Faizal] mengundang Fadli Zon karena dia yang men-draf dan menulis [perjanjian] itu," ujar Sandi dikutip dari kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Selasa (7/2).

Lihat Juga : Erwin Aksa, Keponakan JK yang Ungkap Perjanjian Utang Anies-Sandi

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sudah mengonfirmasi perjanjian politik antara Prabowo dan Anies saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Setidaknya ada tujuh poin yang tertuang dalam perjanjian dimaksud namun tak diungkap detail oleh Fadli.

"Kebetulan saya men-draf, saya menulis, dan ada tujuh poin. Kalau itu urusannya urusan Pilkada," ucap Fadli di Kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Senin (6/2).

Seiring waktu berjalan, isu pencapresan tersebut bergeser menjadi soal utang-piutang.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa menyebut perjanjian jelang Pilkada DKI Jakarta 2017 yang diungkap Sandi berkaitan dengan utang Anies ke Sandi.

"Intinya kalau tidak salah perjanjian utang piutang barangkali ya, yang pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit, kira-kira begitu," kata Erwin masih dikutip dari YouTube Akbar Faizal Uncensored.

Utusan Tim Kecil Anies, Sudirman Said, sudah bersuara merespons isu tersebut. Sudirman berujar perjanjian dinyatakan selesai apabila Anies dan Sandi maju sebagai pemimpin Ibu Kota saat itu.

Ia membantah isi perjanjian mengatur soal larangan Anies menjadi capres selama Prabowo mencalonkan diri.

"Saya tidak pernah mendengar ada perjanjian semacam itu," kata Sudirman di kawasan Kota Tangerang, Senin (30/1).

Lihat Juga : Sudirman Said Akui Ada Perjanjian Utang Pilkada Anies-Sandiaga

Manuver elite

Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Jati menilai isu perjanjian politik antara Anies dengan Prabowo sebagai manuver elite yang mempunyai kepentingan di 2024 mendatang.

"Yang saya baca dari gonjang-ganjing ini tentu adalah manuver para elite yang saling berlomba untuk nominasi pencapresan di 2024," ujar Wasisto kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/2).

Menurutnya, perjanjian politik termasuk utang yang diungkit baru-baru ini mempunyai makna ganda yang pada pokoknya menghalangi jalan Anies menjadi capres di pemilu mendatang.

"Antara itu bermaksud mencegah secara politis langkah pencapresan berikutnya bagi figur tertentu atau memang itu bermaksud bagian dari perang urat saraf (psywar) yang biasa terjadi untuk menaikkan popularitas figur tertentu," ujarnya.

Anies sudah mendapat dukungan sebagai capres dari Partai NasDem, Demokrat dan PKS dengan mengusung nama Koalisi Perubahan. Suara ketiga partai ini sudah cukup atau memenuhi ambang batas pencalonan presiden.

Sementara itu, Partai Gerindra mengusulkan Prabowo sebagai capres. Partai Gerindra telah berkoalisi dengan PKB. Namun, kedua partai itu belum menetapkan pasangan capres dan cawapres yang diusung di Pilpres 2024.

Ada 'Upaya Melemahkan Wibawa Anies', baca di halaman berikutnya...