Manuver Elite di Balik Isu Perjanjian Anies-Probowo dan Utang Rp50 M

Sementara itu, Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo menyarankan agar Sandi atau pihak yang mengetahui perjanjian tersebut membuka seluruh klausul kepada publik.

Menurutnya, jika melihat isu yang berkembang saat ini yakni terkait utang-piutang, hal itu merupakan bentuk pelemahan terhadap kewibawaan Anies.

"Kalau ada klausul itu dan kemudian diangkat oleh Sandi dan Erwin Aksa padahal mereka tahu ada perjanjian hitam di atas putih, maka jelas ini upaya untuk mendiskreditkan Anies, di-framing seakan-akan kalau Anies orang yang tidak amanah, tidak jujur," kata Kunto.

Meskipun begitu, Kunto berpendapat perjanjian politik yang diungkit oleh Sandi dan Erwin tidak akan menghambat jalan pencapresan Anies.

"Menurut saya apa yang dilakukan Sandi dan Erwin, kalau memang ada bukti yang jelas di perjanjiannya cukup ditunjukkan saja ke publik semua klausul sehingga ini tidak menjadi fitnah, rumor yang tidak jelas. Ketika perjanjian itu keluar kan publik bisa menilai siapa yang bersalah dan benar, siapa yang membuat air menjadi keruh supaya orang bisa memancing di sana," ujarnya.

Lihat Juga : Golkar Sindir Intervensi Parpol Koalisi soal Reshuffle Kabinet

Bagaimana koalisi perubahan menyikapi isu ini?

Wasisto Jati, peneliti politik dari BRIN menyatakan sebaiknya koalisi perubahan yang terdiri dari NasDem, Demokrat dan PKS tidak memberikan respons terhadap manuver tersebut. Sebab, hal itu dikhawatirkan menjadi 'bumerang'.

"Dalam konteks ini, idealnya AB [Anies Baswedan] dan koalisi fokus saja pada pencapresannya karena itu berpotensi jadi bumerang," ucap Wasis.

Dia menilai isu perjanjian politik yang kembali diembuskan tidak serta merta memberatkan ikhtiar Anies untuk maju sebagai capres 2024.

"Tergantung dari langkah politiknya ke depan. Apakah keduanya [Sandi dan Erwin] mau maju dalam Pilpres 2024 juga atau menjadi bagian dari tim sukses kampanye figur lain. Karena sebenarnya isu itu adalah isu elite," tutur dia menjawab potensi perjanjian politik menjadi hambatan pencapresan Anies.

Sementara itu, Kunto Adi Wibowo mempunyai pendapat berbeda. Menurut dia, partai-partai di koalisi perubahan harus memberikan respons menyikapi isu perjanjian politik yang sedang diungkit.

"Kalau dilihat kan isu ini sengaja menyerang pribadi Anies, yang diserang adalah kredibilitas dan keutuhan karakternya. Jadi, menurut saya menjadi penting karena dalam capres kan yang dipilih orang karakter dan kredibilitasnya kan dan partai koalisi harus menanggapi secara serius dan proporsional dalam artian tidak perlu over reacting," kata Kunto.

Lihat Juga : Geger Perjanjian Politik Prabowo-Anies, Ada Isu Utang Rp50 M ke Sandi

Di samping itu, Kunto menyarankan agar partai-partai politik peserta Pemilu mulai membicarakan program-program, termasuk untuk bakal calon presiden yang hendak diusung.

"Jangan sampai perbincangan kita sampai 2024 dipenuhi isu receh utang-piutang, kalau bisa ya isunya isu substantif," pungkasnya.

Sejauh ini, baru Demokrat yang angkat suara mengenai isu perjanjian politik antara Anies dengan Prabowo saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Demokrat menantang Sandi membuka secara utuh isi perjanjian dimaksud.

"Membuktikan adalah tugas yang menuduh, bukan yang dituduh," kata Deputi Bappilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani.