DPR Sentil BPOM & Kemenkes soal Gagal Ginjal Akut: Harus Gerak Cepat

Komisi IX DPR RI menyentil Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan buntut temuan satu kasus konfirmasi dan satu kasus suspek Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) yang diidentifikasi di DKI Jakarta pada akhir Januari dan awal Februari ini.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan munculnya kembali kasus GGAPA usai sempat nihil sejak akhir November 2022 lalu perlu menjadi alarm keras bagi semua pihak. Ia pun menagih keseriusan pemerintah untuk menangani kasus ini agar tidak kembali terulang.

Lihat Juga : Dinkes DKI: 2 Kasus Baru Ginjal Akut Pasien di Jakarta Timur dan Barat

"Baru saja para orang tua ini mencari keadilan bukan hanya untuk mereka tapi agar orang tua lain tidak mengalami apa yang telah mereka rasakan," kata Kurniasih sebagaimana dikutip dari situs resmi DPR, Selasa (7/2).

"Kini justru muncul kembali dua kasus di tempat yang paling dekat dengan kita, harus bergerak cepat, lakukan investigasi dan putus sumber persoalannya dengan tegas," imbuhnya.

Kurniasih melanjutkan keseriusan itu perlu ditingkatkan terutama pasien berusia satu tahun yang meninggal itu terpantau memiliki riwayat konsumsi obat sirop penurun demam dengan merek Praxion.

Ia menyebut obat tersebut masuk daftar 685 obat sirop yang dinyatakan aman oleh BPOM. Adapun berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com di laman BPOM, terlihat tiga merek obat Praxion masuk daftar aman dikonsumsi.

Lihat Juga : Kronologi Balita Pasien Ginjal Akut di DKI Meninggal Versi Kemenkes

Namun dalam laman BPOM, Praxion yang tertera aman adalah Praxion dalam bentuk sediaan drops botol @15 ml. Kemudian Praxion dalam bentuk sediaan suspensi botol plastik @60 ml, dan Praxion Forte dalam bentuk sediaan suspensi boto plastik @60 m. Ketiganya produksi PT Pharos Indonesia.

"Maka jika benar mengonsumsi obat yang masuk daftar aman BPOM, kita minta pertanggungjawaban dari BPOM untuk kembali memastikan apakah semua obat yang beredar di pasaran itu benar-benar aman? Tolong, ini menyangkut nyawa anak-anak, bukan main-main," kata Kurniasih.

Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini mengatakan apabila muncul kembali kasus GGAPA dengan pola konsumsi obat sirup penurun panas yang sama seperti kasus-kasus sebelumnya, maka pasti terjadi kebocoran pada salah satu prosesnya.

Kurniasih juga mendesak BPOM bertanggung jawab penuh meningkatkan pengawasan terhadap sediaan farmasi mulai dari premarket dan postmarket.

Lihat Juga : Sidang Ginjal Akut, Keluarga Korban Pakai Kaus 'Tragedi Obat Beracun'

Selain itu, ia mewanti-wanti bahwa telah disepakati untuk melakukan penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan kepada industri yang terbukti melanggar standar sediaan farmasi.

"Ada kewajiban untuk memberikan santunan kepada keluarga korban dan jaminan pengobatan korban sampai sembuh. Saya ingatkan dalam UU kita kesepakatan antara Komisi dengan mitra kerja bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum. Jadi wajib dilaksanakan," ujarnya.