Firli soal Indeks Korupsi Anjlok: Kita Masih Buru Harun Masiku

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan pihaknya masih terus memburu empat tersangka kasus dugaan korupsi yang berstatus buronan.

Mereka ialah tersangka kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (HM), tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-elektronik (e-KTP) Paulus Tannos (PT).

Dua lainnya yaitu tersangka kasus dugaan suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sekaligus Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) dan pemilik PT Perusa Sejati Kirana Kotama (KK).

Firli menyampaikan itu usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Istana Merdeka, Selasa (7/2).

Lihat Juga : Jokowi Ingatkan Aparat Hukum Berantas Korupsi Usai IPK Anjlok

"Kami infokan ke masyarakat sesungguhnya ada 21 orang yang masuk DPO [Daftar Pencarian Orang]. Dari 21 orang sudah kita tangkap 17 orang sehingga sekarang masih empat orang lagi," ujar Firli.

"Teranyar IA [Izil Azhar, mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) wilayah Sabang] di Aceh yang sedang diproses hukum. Sementara empat orang lagi HM, RHP, PT dan KK kita sedang pengejaran," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengingatkan aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Pemerintah, terang dia, tidak akan mencampuri proses penegakan hukum.

"Saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih," ucap Jokowi.

Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan IPK Indonesia tahun 2022 berada di skor 34 atau turun empat poin dari tahun sebelumnya. Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara yang dilibatkan.

Lihat Juga : Jokowi Ditanya soal Buron Harun Masiku: Itu Sangat Teknis

IPK Indonesia tahun 2022 dinilai mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi.

Terdapat delapan indikator penyusunan IPK. Tiga indeks mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu yaitu PRS International Country Risk Guide (dari 48 menjadi 35); IMD World Competitiveness Yearbook (dari 44 menjadi 39); dan PERC Asia Risk Guide (dari 32 menjadi 29).

Indeks yang mengalami kenaikan yaitu World Justice Project - Rule of Law Index (dari 23 menjadi 24) dan Varieties of Democracy Project (dari 22 menjadi 24).

Sementara tiga yang stagnan yaitu Global Insight Country Risk Ratings (47); Bertelsmann Foundation Transform Index (33); dan Economist Intelligence Unit Country Ratings (37).