Ratusan Ojol Kembali Demo Heru di Balai Kota Tolak Jalan Berbayar

Ratusan pengendara ojek online menggelar demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/2). Mereka menolak penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

Pantauan CNNIndonesia.com, ratusan massa itu datang dengan berbagai jaket ojek online. Mereka juga membawa sejumlah poster penolakan ERP.

Beberapa di antara poster itu bertuliskan 'Kadishub Jakarta wajib menunjukkan naskah akademis atau kajian ilmiah lintas sektoral ERP solusi atasi kemacetan'.

Ada lagi bertuliskan 'kaum marjinal memiliki hak yang sama untuk memakai jalan raya'.

Lihat Juga : Heru Budi: Implementasi Kebijakan Jalan Berbayar Butuh Waktu Panjang

Salah seorang orator mengatakan mereka datang bukan hanya untuk mewakili aspirasi pengendara ojek online, namun mewakili aspirasi masyarakat Jakarta.

"Oke kalau ojol gratis, anak bini saya? Tolak ERP," kata orator dari mobil komando.

Massa meminta untuk bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Selain penolakan ERP, massa juga meminta agar Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo dicopot.

"Tolak ERP dan pecat pak Syafrin. Bayangkan kami bayar pajak, kami bayar, tapi kenapa jalan pun bayar juga," kata orator.

Ini adalah aksi kedua pengendara ojol, beberapa waktu lalu, mereka melakukan aksi serupa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.

Wacana ruas jalan berbayar di Jakarta sudah mengemuka sejak Gubernur Sutiyoso atau Bang Yos. Mulanya, wacana ini dilempar Bang Yos pada 2004 dengan meminta ERP diterapkan bagi kendaraan pribadi yang lewat Blok M-Kota berlaku 2006.

Lihat Juga : Pelat Nomor Tersimpan Cip Kapan Berlaku?

Namun, setelah hampir 19 tahun dan tujuh gubernur silih berganti memimpin Jakarta, kebijakan ini tak kunjung terlaksana.

Terbaru, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan penerapan kebijakan jalan berbayar butuh waktu panjang.

Ia mempersilakan masyarakat untuk memberi masukan terkait rencana kebijakan itu.

"Rencana implementasinya masih butuh waktu panjang, aturannya pun masih dalam proses kajian. Silakan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasinya," kata Heru dalam keterangan tertulis, Rabu (8/2).