Dewan Pers: Jangan Informasi Disebut Hoaks karena Perbedaan Pandangan

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 menjadi ajang mempersiapkan menghadapi tahun politik dan meneguhkan profesionalitas di Indonesia.

Ia menegaskan pers harus menegakkan intelektual publik dalam membedakan antara berita bohong atau hoaks hingga disinformasi. Meskipun demikian dia mengimbau jangan sampai perbedaan pandangan justru membuat semua informasi dengan mudah diberi cap hoaks.

"Jangan sampai semua informasi disebut hoaks hanya karena perbedaan pandangan," kata Ninik saat Hari Pers Nasional 2023 di Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/2).

Selain itu, Ninik mengatakan dalam rangka mewujudkan pers yang profesional dan bertanggung jawab, maka di tahun politik pemberitaan pun harus mendorong peningkatan intelektual publik dalam demokrasi.

"Ruang redaksi mesti punya data lengkingan yang kuat untuk menjadikan pemilu sebagai aktivitas demokrasi yang rileks dan santun, tulus ikhlas ingin membangun bangsa dan tak bersikap anarkis terhadap kekurangan calon yang didukung dan kelebihan calon yang tidak didukung," kata Ninik

Ninik menambahkan media perlu mengajarkan dan  membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang calon peserta pemilu 2024 yang berkomitmen penuh untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa.

"Calon yang mampu mengupayakan penghapusan segala bentuk diskriminasi termasuk, diskriminasi berbasis gender. Calon yang peduli terhadap kelompok rentan dan terpinggirkan, disabilitas, di wilayah terpencil dan sebagainya. Tetapi bukan calon yang merupakan pelaku kekerasan berbasis gender," ujarnya.

Lihat Juga : Jokowi Target Perpres Atur Platform dan Perusahaan Pers Beres Sebulan

Pemberitaan bertanggung jawab

Menurutnya Reformasi 1998 memberikan tonggak tanggungjawab kepada pers untuk mengawal demokrasi melalui UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ia mengatakan kemerdekaan pers yang ditegaskan dalam undang-undang ini adalah buah tuntutan reformasi di tengah tuntutan kebangsaan yang menghendaki penegakan demokrasi secara utuh.

"Saat menerima Dewan Pers pada Senin kemarin, mengingatkan di tengah suasana kebebasan pers yang terbangun, hal yang penting saat ini adalah pers yang bertanggung jawab,' ungkapnya

Dewan Pers, tambahnya, memaknai pemberitaan yang bertanggungjawab adalah pemberitaan yang dikonfirmasi kebenarannya berdasarkan etika jurnalistik.

Sebaliknya kemerdekaan yang tidak bertanggungjawab berpotensi merugikan kepentingan publik, menghambat pemenuhan hak hak publik, bahkan dapat mencederai rasa keadilan publik.

"Indeks kemerdekaan pers 2022 menunjukkan kemerdekaan pers di Indonesia masih dalam rentang nilai bebas. Di mana pada tingkat nasional berada pas skor 77,8 skor ini naik tipis 1,8 dibandingkan tahun 2022," urainya.

Lihat Juga : Pria Mengaku Paspampres Aniaya Warga yang Mau Ketemu Jokowi di Sumut

Dari hasil survei yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, ternyata masih ditemukan beberapa bentuk kekerasan yang diterima insan pers dalam menjalankan tugasnya.

"Khusus untuk jurnalis perempuan bahkan mengalami ancaman kekerasan seksual, baik dalam rangka menjalankan tugasnya di lapangan maupun kantor. Tentu ini membutuhkan dukungan yang sangat kondusif dalam lingkungan sipil politik, dalam lingkungan ekonomi dan lingkungan hidup," bebernya.

Acara itu dihadiri langsung Jokowi, duta negara pejabat, sejumlah pejabat negara dan pemda, hingga perwakilan insan pers seluruh Indonesia.