Prabowo Mau Ada Kodam di Setiap Provinsi Seperti Polda, Tuai Kritik

3. Prabowo singgung Polda di tiap provinsi

Kalau tiap provinsi ada Polda, kenapa tidak dengan Kodam? Menhan Prabowo Subianto menyinggung keberadaan Polda di tiap provinsi. Dia menginginkan hal serupa pada Kodam.

"Polisi sudah ke arah situ, di setiap provinsi ada polda dan sekarang kita tingkatkan menjadi kodam. Sekarang sudah ada korem-korem (komando resimen militer). Itu rencana kita," kata Prabowo di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (11/2).

Rencana ini, kata dia, sudah sesuai dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) yang dianut Indonesia.

Lihat Juga : Ayah di Manado Aniaya Bayi 6 Bulan Hingga Tewas Gara-gara Game Online

4. Pengamat sebut harus ada urgensi

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyebut perlu ada isu urgensi atau kegentingan yang jadi perhatian utama.

Kalau tiap provinsi ada Polda, kenapa tidak dengan Kodam? Khairul mengatakan membandingkan posisi Kodam dengan Polda itu tidak tepat. Posisi Polri saat ini setara dengan organisasi TNI bukan dengan matra sebagaimana ketika Polri masih berada di bawah ABRI.

Kemudian, keberadaan Polda di tiap provinsi punya basis argumen dan urgensinya sendiri. Keduanya tak bisa disamaratakan.

Penambahan Kodam di tiap provinsi, lanjutnya, kurang sejalan dengan rencana pemantapan fungsi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Kogabwilhan merupakan representasi interoperabilitas TNI. Khairul menilai satuan teritorial itu soal efektivitas pelaksanaan tugas, bukan sekadar soal penyelarasan dengan wilayah administrasi pemda.

Selanjutnya, penambahan Kodam bakal memunculkan pertanyaan soal satuan teritorial matra lain misal, apa Kodamar TNI AL dan Kodau TN AU bakal dikembangkan mengacu pada administrasi pemda?

Apa tetap mengacu pada proyeksi ancaman atau potensi gangguan terhadap kedaulatan wilayah Indonesia?

Menurut Khairul, kalau soal penyelarasan dengan pemda, justru lebih relevan membentuk organisasi perpanjangan tangan atau pelaksana tugas dan fungsi Kemhan dan Mabes TNI di daerah.

"Bukan sekadar satuan teritorial TNI AD," kata Khairul.