Filosofi Gubernur Viktor: Ingin Siapkan Tokoh Sebelum Mentari Terbit

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat meminta agar jam masuk sekolah peserta didik setingkat SMA di NTT dimajukan menjadi pukul 05.00 WITA. Viktor mengatakan kebijakan itu bakal diterapkan setidaknya pada dua sekolah yang dinilai unggul di NTT.

Viktor mengatakan kebijakan itu bertujuan untuk mencetak SDM dengan kedisiplinan dan etos kerja tinggi. Ia juga menyinggung filosofi seorang tokoh sejatinya harus 'hidup' sebelum matahari terbit. Hal itu ia sampaikan melalui unggahan video di akun Instagram @viktorbungtilulaiskodat pada Selasa (28/2).

"Banyak orang mengatakan, 'itu pagi buta'. Hei lihat baik-baik, matahari terbit di NTT itu (jam) 5.48. Filosofi seorang tokoh yang mau disiapkan adalah sebelum matahari itu terbit, dia telah siap untuk hidup di dalam pembangunan aktivitas sehari-hari, itu filosofinya," kata Viktor.

Viktor mengatakan selama ia masih memimpin di tanah Flobamora itu, maka dirinya akan tetap mempertahankan wacana kebijakan masuk sekolah lebih pagi bagi peserta didik setara SMA itu. Ia mengatakan kebijakan itu akan diterapkan di SMA 1 dan SMA 6.

Viktor menambahkan pemerintah tidak akan memaksa, namun apabila orang tua ataupun peserta didik merasa keberatan, maka mereka dipersilakan untuk pindah ke sekolah lain yang tidak menerapkan aturan masuk sekolah pukul 05.00 WITA tersebut.

"Bagi orang tua yang ingin mendorong anaknya di situ, dia akan disiapkan dengan baik menjadi pemimpin masa depan. yang tidak mau tidak dipaksa," kata dia.

Lebih lanjut, Viktor mengatakan terdapat gap perbedaan antara pendidikan dan SDM di NTT dan DKI Jakarta misalnya. Ia pun heran banyak peserta didik di NTT yang tidak bisa menembus perguruan tinggi negeri sekelas UI, UGM, hingga ITS.

Dengan demikian, Pemprov NTT akan bekerja sama dengan sejumlah lembaga yang diharapkan mampu membuat peserta didik di sekolah unggulan itu belajar dengan baik dan ditargetkan tembus ke universitas unggulan di Indonesia atau bahkan internasional.

"Sehingga kalau tes UI langsung mereka mampu punya standar yang sama dengan Jakarta, UGM ataupun yang menuju Harvard University sekalipun," ujar Viktor.

Namun demikian, rencana Pemprov NTT tersebut mendapatkan kritik dari sejumlah pihak, di antaranya Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) hingga Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).

Mereka menilai kebijakan tersebut tampaknya tidak melalui kajian akademis terlebih dulu, yang kemudian juga dinilai melanggar asas transparansi dan partisipasi publik lantaran banyak pengajar yang tidak diajak berdiskusi terkait kebijakan itu.

Baik FSGI dan P2G lantas mendesak agar kebijakan yang dibahas oleh Pemprov NTT pada Kamis (23/2) lalu itu dibatalkan lantaran berpotensi membahayakan tumbuh kembang para peserta didik.