Deret Kendala KPK Usut Harta Jumbo Rafael Alun Trisambodo

Pengusutan harta kekayaan Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo tidak berjalan mulus.

Berikut sejumlah kendala KPK dalam memeriksa harta kekayaan Rafael yang telah dirangkum CNNIndonesia.com.

Terbatas jangkau sumber harta

KPK pernah memeriksa Rafael lima tahun lalu mengenai harta kekayaan periode 2015 hingga 2018. Laporan hasil pemeriksaan terbit pada 23 Januari 2019.

"Dari laporan itu, menurut kami, kami punya keterbatasan untuk menjangkau dari mana asal semua harta yang dilaporkan," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Rabu (1/3).

Untuk itu, Pahala menyatakan KPK berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. KPK pun sudah mengecek ke lapangan dan transaksi bank yang berkaitan dengan Rafael.

"Tapi, kok kita merasa dengan angka kekayaan dan transaksi bank yang sangat aktif, kita merasa kayaknya ada yang enggak pas ya waktu itu 2019 kita datang. Oleh karena itu, hampir tidak ada tindak lanjut yang signifikan sesudah itu," imbuhnya.

Tak punya wewenang

Pahala mengonfirmasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pernah memberi laporan kepada KPK mengenai harta kekayaan Rafael pada 2012 silam. Laporan itu berisi transaksi keuangan selama periode 2003-2012.

Pahala menjelaskan ada kendala KPK menangani laporan tersebut. Sebab, Rafael baru menjadi wajib lapor pada 2011.

"Jadi, sebelum itu, dari LHKPN enggak punya wewenang mengambil data dan informasi sebelum 2011," ucap dia.

"Saya harus bilang juga tidak semua itu bisa ditindaklanjuti dengan mudah oleh kewenangan yang kita punya," lanjut Pahala.

Sulit lacak aset di Yogyakarta

Pahala menuturkan KPK telah mengirim tim ke Minahasa Utara, Sulawesi Utara dan Yogyakarta untuk mendalami dugaan kepemilikan aset Rafael. Teruntuk Minahasa Utara, tim KPK mengecek perumahan seluas 65 ribu meter.

"Dimiliki dua perusahaannya atas nama istri yang bersangkutan [Rafael]. Itu sudah ada di LHKPN-nya," tutur Pahala.

Rafael disebut mempunyai saham di enam perusahaan, dua di antaranya berada di Minahasa Utara. Enam perusahaan itu masuk kategori surat berharga dalam LHKPN, nilainya sekitar Rp1,5 miliar.

"Kalau di LHKPN kalau saya punya perusahaan yang saya catat di LHKPN itu hanya sahamnya saja. Misalnya saya punya 50 lembar [saham], satu lembarnya sejuta jadi Rp50 juta, itu yang dilakukan. Jadi, kalau ditanya itu perumahan segede itu ada di LHKPN, enggak ada," tutur Pahala.

Sementara untuk aset di Yogyakarta, Pahala mengatakan timnya membutuhkan lebih banyak waktu karena mendapat kesulitan.

"Yang Yogyakarta lebih rumit sedikit daripada Minahasa Utara," ucap Pahala.

Dalam waktu 1-2 hari ke depan bakal mengeluarkan surat tugas pemeriksaan terhadap Rafael lagi untuk mendalami aset-aset di Yogyakarta.

Harley Davidson tak berpelat

KPK kesulitan melacak sumber kepemilikan motor Harley Davidson lantaran tidak ada pelat nomor. KPK sudah menanyakan hal itu terhadap Rafael.

"Yang Harley Davidson karena enggak ada pelat nomor, kita juga enggak bisa cari ke mana-mana," kata Pahala.

Sementara itu, KPK berhasil mengidentifikasi kepemilikan Jeep Rubicon. Mobil yang kerap dipamerkan putra Rafael, Mario Dandy Satrio, di media sosial itu merupakan milik kakak Rafael.

Menurut Pahala, Rafael mengaku mobil itu awalnya dibeli dari seseorang yang tinggal di sebuah gang di daerah Mampang, Jakarta Selatan. Selanjutnya mobil dijual Rafael kepada kakaknya.

"Dari yang di gang, lantas dia beli, dia jual lagi ke kakaknya. Jadi, kita bilang, ya sudah, kasih unjuk saja dokumennya, nanti dia [Rafael] akan bawakan," pungkas Pahala.