Pj Gubernur DKI Ikut Kebijakan Pusat soal Relokasi Warga Plumpang
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait rencana relokasi warga korban kebakaran ataupun pemindahan Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan dua opsi mengingat permukiman penduduk yang berdekatan dengan Depo Pertamina Plumpang merupakan zona berbahaya.
"Pemprov ikut kebijakan pemerintah pusat," ujar Heru saat ditemui di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, Senin (6/2).
Heru menyebut Presiden Jokowi juga sudah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyelesaikan masalah ini. Menurutnya, dua opsi yang ditawarkan Jokowi itu tengah dibahas jajaran BUMN.
"Iya, Pak Presiden, kan, kemarin sudah ke sana sudah menerintahkan Menteri BUMN. Sekarang sedang dibahas beliau ya. Hari ini Pak menteri BUMN rapat," tuturnya.
Heru hanya melemoarkan senyum saat ditanya terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada warga Tanah Merah, Rawabadak, Jakarta Timur, pada 2021.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan permukiman penduduk yang bersebelahan dengan Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara merupakan zona berbahaya. Menurutnya, area tersebut tidak aman untuk dijadikan tempat tinggal.
Ia mengaku telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mencari solusi terkait tempat tinggal warga Plumpang.
"Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang. Terutama karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya," kata Jokowi di lokasi kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, Minggu (5/3).
Jokowi juga menyampaikan dua solusi masalah tersebut yakni depo Pertamina digeser ke daerah reklamasi atau penduduk di sekitar depo yang direlokasi.
"Karena ini zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi. Nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI," ujarnya.