Mahfud Akui Banyak Transaksi Janggal di Kementerian Lain

Menko Polhukam Mahfud MD mengaku memiliki data kasus pencucian uang di banyak kementerian/lembaga (K/L) lain di luar Kementerian Keuangan.

"Bahwa di kementerian lain kita punya data. Tapi ini ada semua uang-uang yang dengan orang-orang dekat Anda dan seterusnya," ujar dia, dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Jakarta, Sabtu (11/3).

Hal itu dikatakannya terkait kasus dugaan pencucian uang pejabat pajak dan bea cukai senilai hingga Rp300 triliun.

"Dan saya juga terus melangkah, saya ingatkan K/L yang kayak begini banyak," lanjut Mahfud.

Dia mencontohkan dengan modus pembuatan perusahaan cangkang yang menjadi penghimpun uang. Uang itu, menurut Mahfud, bisa berasal dari gratifikasi "kecil-kecilan" yang ada di hampir tiap proyek.

"Menurut saya di berbagai institusi hampir tiap proyek ada pencucian uangnya. Taro gratifikasi kecil-kecilan, tapi disetorkan keluarga, perusahaan, dan anaknya. Menurut ilmu intelejen keuangan itu harus diperiksa," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini. 

Terkait kasus dugaan pencucian uang Rp300 triliun di Kementerian Keuangan, Mahfud menyatakan itu pada dasarnya bukan tanggung jawab Menteri terkait.

"Itu bukan kewajiban seorang Menteri. Tapi itu urusan APH (aparat penegak hukum). Tapi bisa diantisipasi dari sini (kementerian)," jelasnya.

"Menteri ndak sanggup jangkau ke situ. Makanya ada APH. Nanti kita kerjain," lanjut dia.

Ia menyindir kasus pejabat pajak Rafael Alun Sambodo yang memiliki sekitar Rp500 miliar, dengan Rp37 miliar di antaranya ada di sebuah loker.

"Itu kan pencucian uang. Kita tegakkan ini. Mari kita cari jalan ke depan. kalau sudah jalan pembenahan di Kemenkeu," cetus dia, "Pencucian uang ini terbiarkan. Makanya kita mulai. Tak ada yang perlu dihentikan."

Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan ada transaksi mencurigakan Rp300 triliun di lingkungan pegawai Kementerian Keuangan berdasarkan laporan dari PPATK.

Mahfud menyebut transaksi janggal itu melibatkan 460 pegawai Kementerian Keuangan. Paling banyak berada di lingkungan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

Menurutnya, temuan itu berdasarkan pada 160 laporan yang dilayangkan sepanjang 2009 hingga 2023. Mahfud mengatakan uang janggal yang beredar itu bukan hasil korupsi, melainkan pencucian uang.

"Tidak benar kalau isu berkembang kalau di Kemenkeu ada korupsi Rp300 triliun. Bukan korupsi, pencucian uang," kata Mahfud dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (10/3).