Demo Buruh Tolak Perppu Ciptaker di Makassar, Massa Dorong Motor

Aksi gabungan Partai Buruh Sulawesi Selatan bersama sejumlah organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa menolak Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) dan menuntut pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Massa aksi itu longmars sambil mendorong motornya di ke depan kantor DPRD Sulsel.

"Hari ini gerakan serentak penolakan Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang hari ini DPR akan mengesahkan menjadi undang-undang Cipta Kerja," kata Ketua Partai Buruh Sulsel Akhmad Rianto, Senin (13/3).

Perppu Cipta Kerja tersebut, kata Rianto sejak awal Partai Buruh menolak dengan tegas rencana pengesahan Perpu itu menjadi undang-undang.

"Alasan kami menolak karena didalam perppu ini setelah dibatalkannya UU nomor 72 tahun 2020 itu, kemudian pemerintah mengeluarkan perpu itu untuk menetapkan UU Cipta Kerja kembali yang seharusnya sudah dibatalkan," jelas Akhmad.

Kemudian Rianto juga menyoroti RUPPRT yang hingga hari ini anggota DPR belum mengesahkan menjadi undang-undang. Sehingga Partai Buruh pun mendesak DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang tersebut.

"Kita desak RUPPRT disahkan menjadi undang-undang, karena banyak yang mengharapkan terkait status dan nasib mereka. Mereka hanya dianggap babu biasa, bisa dipekerjakan dan dipecat kapan saja," ungkapnya.

Pengesahan RUPPRT menjadi undang-undang, kata Rianto akan memberikan kejelasan status dan perlindungan bagi para pekerja rumah tangga di Indonesia sehingga pemerintah harus memperhatikan hal tersebut.

"Kehadiran undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ini akan memberikan jaminan secara hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia," kata dia.