AHY Ingatkan Lembaga Negara Jelang Pemilu 2024: No Justice, No Peace

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan agar Pemilu 2024 dijalankan sesuai jadwal dan aturan yang berlaku.

Dia menyebut KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu serta lembaga-lembaga negara harus adil. Jika tidak, wajar jika masyarakat bergejolak.

"Sehingga menang atau kalah akan diterima jika terjadi dalam permainan yang adil dan sportif. Karena hak dan kedaulatan rakyat tidak diganggu. Intinya adalah hadirnya keadilan politik, itulah hukum berlaku. Ingat, no justice no peace," kata AHY dalam pidato politiknya, Selasa (14/3).

AHY juga menyinggung lembaga-lembaga negara dalam pemilu, termasuk aparat penegak hukum.

Dia mengingatkan netralitas adalah harga mati yang harus dipegang para aparat selama pemilu berjalan. Begitu pula perusahaan-perusahaan BUMN.

"Elemen fair play yang paling penting adalah hadirnya netralitas negara. Seluruh aparatur negara harus benar-benar netral, baik TNI polri, BIN, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya, serta Badan-badan Usaha Milik Negara," ucap AHY.

AHY pun mengungkit potensi pemungutan suara diubah dari sistem proporsional terbuka (coblos caleg) menjadi sistem proporsional tertutup. Saat ini, pasal dalam UU Pemilu yang mengatur itu masih diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi.

Dia tidak keberatan jika memang diubah asalkan melalui koridor hukum yang berlaku dan tidak saat tahapan pemilu sudah berjalan seperti sekarang.

"Harus dalam koridor dan aturan yang berlaku. Tapi jangan mengubah aturan yang sangat fundamental sifatnya saat tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan," ujar AHY.